“Penegakan hukum dengan ETLE ini adil, karena yang bicara adalah data dan kamera, siapapun yang melanggar akan tercatat, tanpa pandang bulu,” tutur Krisantus.
Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi untuk bersinergi dengan kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota agar infrastruktur ini segera terwujud.
Dukungan ini diberikan demi menciptakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang modern dan akuntabel di Bumi Khatulistiwa.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mensupport program ETLE ini. Kami siap bersinergi dengan Polda, Pemerintah Kab/Kota, dan instansi terkait agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal di seluruh Kalbar,” tegasnya.
Sinergi Lintas Sektoral
Sementara itu, Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Valentinus Asmoro, memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk teknis perluasan jaringan.
Tujuannya agar budaya tertib berlalu lintas tidak hanya terjadi di ibu kota provinsi, tetapi merata di seluruh daerah.
“Kami siap bekerja sama agar ETLE dapat terpasang dan berfungsi maksimal di seluruh wilayah Kalbar, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Valentinus.
(*Red)
