Faktakalbar.id, INTERNASIONAL – Suasana markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York memanas pada Senin (5/1/2026). Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar rapat darurat guna membahas langkah Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Pertemuan ini memicu perdebatan sengit antara kubu Washington dengan sekutu Venezuela, yakni Rusia dan China.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, membuka diskusi dengan sorotan tajam terhadap legalitas operasi militer AS.
Baca Juga: Serangan Presisi F-35B AS Ratakan Jet Tempur dan Sistem Rudal Venezuela
Guterres menyatakan kekhawatirannya bahwa tindakan sepihak tersebut dapat memicu ketidakstabilan besar di kawasan Amerika Latin. Ia juga menekankan pentingnya setiap negara anggota menghormati Piagam PBB terkait integritas teritorial.
Menanggapi sorotan tersebut, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, membantah tuduhan bahwa pihaknya melakukan aksi pendudukan atau perang.
Ia menegaskan bahwa penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, murni sebagai operasi penegakan hukum bedah untuk meringkus buronan narkoterorisme.
“Kami tidak menjajah suatu negara. Namun, kami tidak akan membiarkan Belahan Bumi Barat menjadi basis operasi bagi musuh-musuh negara kami,” tegas Waltz di hadapan 15 anggota Dewan Keamanan.
Selain alasan keamanan, Waltz juga menyinggung aspek strategis ekonomi. Pihak AS menilai cadangan energi terbesar di dunia milik Venezuela tidak semestinya berada di bawah kendali pemimpin yang mereka anggap tidak sah.
Namun, argumen AS mendapat tentangan keras. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengecam operasi militer tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal.
Senada dengan Rusia, perwakilan China, Sun Lei, menarik benang merah sejarah dengan membandingkan aksi ini seperti invasi AS ke Irak pada 2003. China memperingatkan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi dan hanya akan memperluas krisis.
Kolombia, negara yang meminta pelaksanaan rapat darurat ini, turut bersuara lantang. Mereka mengutuk operasi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan menuntut pembebasan Maduro.
Kendati hujan kritik melanda Washington, Dewan Keamanan PBB menghadapi jalan buntu untuk mengambil tindakan hukum konkret.
Posisi AS sebagai pemegang hak veto memastikan mereka dapat memblokir setiap resolusi yang menyudutkan langkah administrasinya.
Baca Juga: Konflik AS-Venezuela Memanas, Cek 3 Rekomendasi Saham Energi Pilihan
Sementara perdebatan diplomatik berlangsung, proses hukum terhadap Nicolas Maduro terus berjalan.
Ia dijadwalkan segera menghadap pengadilan federal Manhattan untuk mendengarkan dakwaan konspirasi narkoterorisme yang AS tuduhkan kepadanya.
(*Sari)
