“Hal ini juga berkaca dari beberapa perkara yang ditangani KPK. Terbaru, dari perkara Lampung Tengah, publik dipaparkan praktik-praktik yang memprihatinkan, pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut diatur agar vendornya merupakan tim sukses yang telah membantu pemenangan bupati saat pemilihan,” ujarnya.
Cegah Politik Transaksional Baru
KPK menegaskan bahwa tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan sistem yang mampu menekan biaya politik.
Jika wacana kepala daerah dipilih DPRD benar-benar direalisasikan, maka penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan ketat menjadi syarat mutlak.
Baca Juga: KPK Sebut Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Jadi Cerminan Tingginya Ongkos Politik Di Indonesia
Tanpa regulasi yang kuat, perubahan sistem hanya akan memindahkan modus korupsi dari satu tempat ke tempat lain.
“Mekanisme pemilihan apa pun harus disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan yang efektif agar tidak menciptakan bentuk baru dari politik transaksional,” tuturnya.
Sebagai penutup, KPK mendorong agar setiap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan legislatif harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik serta upaya berkelanjutan dalam pencegahan rasuah.
(*Red)
