Faktakalbar.id, MEDAN – Di tengah kondisi warga yang masih membutuhkan uluran tangan pascabencana, sebuah keputusan berat harus diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.
Bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang sejatinya sangat dibutuhkan korban banjir, terpaksa harus dikembalikan pada Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: Kelapa Sawit Tidak Dapat Menggantikan Hutan: Dampak Deforestasi pada Daur Air dan Banjir Sumatera
Bantuan yang dikembalikan tersebut bukan jumlah yang sedikit.
Tercatat ada 30 ton beras, ratusan paket sembako, perlengkapan ibadah, hingga perlengkapan bayi yang sangat krusial bagi pengungsi, harus batal disalurkan demi mematuhi regulasi birokrasi.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa langkah sulit ini diambil untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan arahan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait, penanganan bencana di wilayah Sumatra saat ini diinstruksikan untuk dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan bantuan asing.
Baca Juga: Tambang Ilegal di Sumatera Utara Tembus 300 Titik
“Kita kembalikan ke Uni Emirat Arab. Karena memang pemerintah (pusat) belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan agar nantinya bisa dimanfaatkan lagi, namun untuk Kota Medan saat ini tidak menerima,” ungkap Rico memberikan penjelasan.
Demi Konsistensi Kebijakan Nasional
Meskipun secara nurani bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak, Rico menegaskan bahwa konsistensi terhadap kebijakan nasional adalah prioritas administratif yang tidak bisa ditawar.
“Rico menekankan pengembalian bantuan dilakukan untuk menjaga konsistensi kebijakan nasional serta memastikan penanganan bencana berjalan mandiri dan terkoordinasi sesuai arahan Jakarta,” jelas pernyataan resmi tersebut.
Pemkot Medan memastikan, meski bantuan luar negeri ini ditolak, komitmen pemerintah daerah untuk membantu warganya tidak akan surut.
Segala upaya akan dimaksimalkan menggunakan sumber daya dalam negeri untuk menanggulangi dampak bencana yang ada.
(Ra)
