Menurut Komisi Pemilihan Umum Inggris, lebih dari separuh kandidat dalam pemilihan umum tahun lalu mengalami beberapa bentuk intimidasi.
Selain itu, survei terpisah yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menemukan fakta yang lebih mengkhawatirkan.
“Hampir semua anggota parlemen (96 persen) mengalami setidaknya satu insiden pelecehan atau intimidasi yang berdampak buruk terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan tugas,” kata Kementerian Dalam Negeri.
Langkah perlindungan baru ini diperkenalkan berdasarkan rekomendasi dari Defending Democracy Taskforce pemerintah.
Aturan ini mencakup perlindungan bagi berbagai pejabat, termasuk pejabat kota, anggota parlemen, anggota majelis tinggi, dan individu lain yang mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Baca Juga: Menteri Energi AS: Tak Akan Ada Awan Cendawan dari Uji Coba Nuklir Trump
(*Mira)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
