faktakalbar

Yusril dan Sjafrie Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan Negara

Yusril dan Sjafrie membahas revisi UU Pertahanan Negara. Regulasi dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan geopolitik, teknologi militer, AI, dan perang siber.

Penulis: Clara Saturday, 21 November 2026 📖 2 menit
Yusril dan Sjafrie Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan Negara
Yusril dan Sjafrie membahas revisi UU Pertahanan Negara. Regulasi dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan geopolitik, teknologi militer, AI, dan perang siber. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026. Pembahasan difokuskan pada persiapan perubahan regulasi pertahanan yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi strategis dan teknologi militer.

Yusril mengatakan, pertemuan itu merupakan undangan dari Sjafrie untuk meminta dukungan dalam mempercepat penyusunan rancangan perubahan undang-undang tersebut.

Menurut Yusril, Sjafrie berharap proses penyiapan rancangan regulasi dapat segera dirampungkan sehingga bisa diajukan sebagai rancangan undang-undang pada awal 2027.

Meski demikian, pembahasan teknis di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

UU Pertahanan Negara Dinilai Perlu Disesuaikan dengan Perkembangan Zaman

Yusril menjelaskan, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah berlaku hampir 25 tahun. Selama periode tersebut, lingkungan strategis dan tantangan pertahanan mengalami banyak perubahan.

Sejumlah perkembangan yang menjadi pertimbangan revisi antara lain perubahan geopolitik, kemajuan teknologi militer, perang siber atau cyber war, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Perkembangan teknologi tersebut dinilai perlu diakomodasi dalam kerangka hukum pertahanan agar kebijakan negara memiliki landasan yang sesuai dengan tantangan terkini.

Yusril juga menyinggung bahwa regulasi mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dibentuk pada periode yang sama telah mengalami perubahan. Karena itu, UU Pertahanan Negara dinilai perlu diselaraskan dengan perkembangan aturan dan kebutuhan pertahanan nasional.

Sjafrie Dorong Pengaturan Strategi Pertahanan Defensif Aktif

Sebelum bertemu Yusril, Sjafrie juga telah melakukan pembahasan awal mengenai revisi UU Pertahanan Negara bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie menyebut salah satu substansi yang perlu diperjelas dalam revisi adalah strategi pertahanan Indonesia.

Menurutnya, Indonesia menjalankan strategi pertahanan defensif aktif yang berorientasi pada perlindungan wilayah teritorial dan kepentingan nasional, bukan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.

Sjafrie menilai konsep tersebut perlu dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang agar memiliki landasan hukum yang lebih jelas.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyambut pembahasan awal tersebut. Ia menegaskan bahwa arah pertahanan Indonesia tetap berkarakter defensif dan tidak ditujukan untuk melakukan tindakan ofensif terhadap negara lain.

Kemenhan dan Komisi I DPR Siapkan Tim Pembahasan

Proses penyusunan revisi UU Pertahanan Negara akan melibatkan Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI.

Sjafrie menyampaikan rencana pembentukan kelompok kerja bersama untuk membahas berbagai substansi yang perlu disempurnakan. Masing-masing pihak juga akan menyiapkan tim ahli guna merumuskan konsep perubahan regulasi.

Ia berharap formulasi awal revisi dapat diselesaikan pada akhir 2026 sehingga proses pembahasan legislasi dapat dilanjutkan pada 2027.

Sementara itu, Yusril menyatakan kesiapannya membantu mempercepat persiapan rancangan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan di DPR nantinya tetap menjadi kewenangan kementerian terkait sesuai pembagian tugas masing-masing.

Dengan demikian, rencana revisi UU Pertahanan Negara saat ini masih berada dalam tahap persiapan dan perumusan materi. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyusun perubahan regulasi yang mampu menjawab perkembangan geopolitik serta tantangan pertahanan nasional di masa mendatang. 


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK