Menkum Sebut UU Perampasan Aset sebagai Upaya Minimalisasi Tindak Pidana
Menkum Supratman Andi Agtas menyebut UU Perampasan Aset sebagai upaya menekan korupsi, terorisme, judi online, dan tindak pidana lainnya.
Faktakalbar.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meminimalkan berbagai tindak pidana di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap kasus korupsi, terorisme, judi online, hingga kejahatan lainnya.
Supratman menyampaikan hal tersebut setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
Menurut Supratman, penyelesaian pembahasan regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset sebelumnya ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026. Namun, proses tersebut berhasil dirampungkan sekitar satu bulan lebih cepat dari jadwal.
Supratman juga menegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum melalui mekanisme perampasan aset tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi melibatkan seluruh aparat penegak hukum.
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun
Persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Pengesahan ini menjadi tahap penting setelah rancangan regulasi mengenai perampasan aset bergulir selama 18 tahun. Pemerintah dan DPR menilai aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana.
Melalui regulasi ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Perampasan Aset Tidak Hanya Menyasar Kasus Korupsi
Ruang lingkup pengaturan perampasan aset mencakup sejumlah tindak pidana, tidak terbatas pada korupsi.
Beberapa tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan tersebut antara lain narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan cakupan tersebut, mekanisme perampasan aset diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan.
Mengatur Perampasan Aset dengan atau Tanpa Putusan Pidana
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tanpa putusan pidana atau non-conviction based forfeiture memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset melalui proses hukum tersendiri dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil aset seseorang secara sepihak. Dokumen rancangan undang-undang mengatur bahwa perampasan aset tetap harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pengaturan ini juga mencakup proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset. Dengan demikian, terdapat tahapan hukum yang harus dilalui sebelum aset dapat dirampas oleh negara.
Pemerintah Dorong Pemulihan Aset Negara dan Korban
Selain memperkuat penindakan terhadap tindak pidana, regulasi perampasan aset juga diarahkan untuk meningkatkan pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut dibangun dengan sejumlah prinsip, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, transparansi, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana juga menjadi perhatian dalam regulasi tersebut. DPR menyebut perlunya tata kelola yang profesional dan sistem pengawasan agar aset yang telah dirampas dapat dikelola secara akuntabel.
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, pemerintah dan DPR berharap mekanisme pemulihan aset dapat memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.