faktakalbar

Mendes Tegaskan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih Tetap Menjadi Aset Desa

Mendes Yandri menegaskan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi aset desa. Alokasi Rp34,57 triliun untuk program ini tengah dipersoalkan di MK.

Penulis: Clara Saturday, 21 November 2026 📖 2 menit
Mendes Tegaskan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih Tetap Menjadi Aset Desa
Mendes Yandri menegaskan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi aset desa. Alokasi Rp34,57 triliun untuk program ini tengah dipersoalkan di MK. (dok/Sekretariat Negara)

Faktakalbar.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa Dana Desa yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak diambil alih pemerintah pusat. Ia menyatakan fasilitas yang dibangun melalui program tersebut nantinya akan menjadi aset desa.

Pernyataan itu disampaikan Yandri seusai menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa," kata Yandri.

Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas KDKMP diharapkan dapat memperkuat infrastruktur penunjang kegiatan usaha sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.

Menurut Yandri, koperasi tersebut dirancang menjadi salah satu penggerak ekonomi di tingkat desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga terus berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa terkait pelaksanaan program tersebut.

Yandri mengklaim kepala desa yang telah ditemuinya tidak menyampaikan keberatan terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Meski demikian, ia menyatakan menghormati pihak-pihak yang mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

Penggunaan Dana Desa untuk Koperasi Digugat ke MK

Penegasan Yandri tersebut disampaikan di tengah proses pengujian sejumlah ketentuan terkait pelaksanaan KDKMP di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Para pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan KDKMP. Para pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi mengesampingkan prioritas pembangunan yang telah ditentukan melalui musyawarah desa.

MK sebelumnya telah menggelar sidang perbaikan permohonan perkara tersebut pada Senin (16/11/2026).

Menanggapi gugatan itu, Yandri menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menyebut hingga Jumat (20/11/2026), kementeriannya belum diminta memberikan keterangan dalam perkara tersebut.

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dialokasikan untuk Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menetapkan penyesuaian alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

Besaran penyesuaian tersebut mencapai 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa atau senilai Rp34,57 triliun secara nasional.

Selain itu, PMK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur skema pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Pembiayaan tersebut memiliki batas maksimal Rp3 miliar per unit gerai, dengan tingkat bunga 6 persen per tahun dan jangka waktu 72 bulan atau enam tahun.

Ketentuan mengenai status aset juga diatur dalam regulasi pembiayaan tersebut. Gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatur mekanisme penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah desa untuk koperasi desa atau pemerintah kabupaten/kota untuk koperasi kelurahan.

Dengan demikian, pernyataan Mendes mengenai kepemilikan aset perlu dibedakan dari persoalan penggunaan dan pengalokasian Dana Desa. Di tengah proses gugatan di MK, mekanisme pendanaan dan dampaknya terhadap prioritas pembangunan desa masih menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program KDKMP.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK