BGN Siapkan Skema Khusus Perluasan Program MBG ke Wilayah 3T
BGN menyiapkan skema khusus perluasan MBG ke wilayah 3T. Sebanyak 3.400 lokasi masuk verifikasi, dengan potensi 3.000–5.000 dapur SPPG.
Faktakalbar.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema khusus untuk memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini disiapkan agar program pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil, kepulauan, hingga kawasan dengan angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan program MBG ke wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan lebih matang. Pemerintah perlu memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan operasional sebelum mengaktifkan dapur baru.
Hingga 21 November 2026, sekitar 3.400 lokasi telah memasuki tahap verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan program tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 480 lokasi berada di Indonesia bagian timur, 980 lokasi di Indonesia bagian tengah, serta 1.900 lokasi di wilayah Sumatera dan Jawa.
BGN Targetkan Ribuan Dapur MBG di Wilayah 3T
Sudaryono menyebutkan, potensi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diaktifkan di wilayah 3T secara nasional diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 unit.
Menurutnya, wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi perlu menjadi prioritas karena memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan atau aglomerasi.
BGN juga tidak ingin terburu-buru mengaktifkan dapur MBG tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di masing-masing daerah.
Khusus di Provinsi Jambi, terdapat sembilan lokasi yang saat ini menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan.
Skema Anggaran dan Insentif Akan Disesuaikan
Salah satu hal yang menjadi perhatian BGN adalah perbedaan biaya operasional dapur MBG di wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, hingga biaya transportasi menjadi sejumlah faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis) khusus wilayah 3T.
Sudaryono menegaskan, dapur MBG di daerah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi akan mendapatkan perlakuan khusus. Penyesuaian tersebut mencakup anggaran, insentif, serta komponen biaya kemahalan.
Ia mencontohkan, kebutuhan operasional SPPG di Kota Jambi tidak dapat disamakan dengan layanan yang menjangkau masyarakat Suku Anak Dalam. Karakteristik penerima manfaat dan kondisi wilayah membutuhkan pendekatan berbeda.
Juknis Khusus MBG Wilayah 3T Sedang Disusun
BGN saat ini masih menyusun aturan teknis khusus untuk pelaksanaan program MBG di wilayah 3T. Aturan tersebut diperlukan agar skema operasional, pembiayaan, dan insentif dapat menyesuaikan kondisi setiap daerah.
Untuk kawasan kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, BGN juga menyiapkan skema tersendiri. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi mitra yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan dapur MBG.
Sudaryono memperkirakan penyusunan juknis khusus tersebut dapat diselesaikan pada pekan berikutnya setelah pernyataannya disampaikan saat inspeksi di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Melalui skema khusus ini, BGN berharap perluasan MBG dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses dan tantangan geografis lebih sulit.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.