faktakalbar

Usut Suap ATR/BPN, KPK Periksa Pejabat BPN Bandung Barat dan Swasta

Faktakalbar.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melebar ke wilayah Jawa Barat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi untuk diperiksa di Polresta Bandung, Selasa (17/11/2026).

Penulis: Wati Tuesday, 17 November 2026 📖 1 menit
Usut Suap ATR/BPN, KPK Periksa Pejabat BPN Bandung Barat dan Swasta
Gedung KPK. (Dok. KPK)

Faktakalbar.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melebar ke wilayah Jawa Barat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi untuk diperiksa di Polresta Bandung, Selasa (17/11/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan di Kabupaten Bandung menyasar jajaran pejabat pertanahan daerah serta pegawai perusahaan swasta.

Saksi dari unsur pertanahan meliputi mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ, Kakantah Kabupaten Bandung Barat DS, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Bandung Barat ZM, serta mantan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran C.

Sedangkan dari unsur korporasi swasta, penyidik memeriksa Manajer Akuntansi PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial EL bersama seorang pegawai perusahaan tersebut berinisial NR.

Sehari sebelumnya pada Senin (16/11/2026), penyidik KPK juga telah memanggil enam petinggi dan staf PT Bela Parahiyangan Investindo yakni AAN, JID, YWK, SR, LSP, serta YS, ditambah Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I berinisial A.

Pada hari yang sama di Gedung Merah Putih Jakarta, KPK turut memeriksa Kakanwil ATR/BPN Jambi berinisial H, Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan W, notaris JSU, dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex LA.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang menjerat delapan tersangka.

Sejak pertengahan hingga akhir September 2026, penyidik KPK secara maraton telah menggeledah sejumlah kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, kantor PT Summarecon Agung di Jakarta dan Bogor, serta kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK