faktakalbar

Kasus BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Negara Diduga Rugi Rp67,9 Miliar

Bareskrim Polri mengusut TPPU kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp67,9 miliar.

Penulis: Clara Tuesday, 17 November 2026 📖 2 menit
Kasus BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Negara Diduga Rugi Rp67,9 Miliar
Bareskrim Polri mengusut TPPU kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp67,9 miliar. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pengusutan kini diperluas ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk melacak aliran dana serta aset yang diduga berkaitan dengan praktik ilegal tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, menyebut potensi kerugian keuangan negara dari perkara pokok tersebut diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.

Pengembangan perkara TPPU dilakukan untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penyidik juga akan mengidentifikasi aset yang kemungkinan dibeli atau dialihkan menggunakan uang hasil tindak pidana.

BBM Subsidi Diduga Dipindahkan Antar-Kapal

Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis biosolar bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penyidikan, praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026.

Dalam modus yang diungkap penyidik, biosolar diangkut menggunakan sejumlah truk tangki, kemudian dipindahkan ke dua kapal pengangkut minyak atau Self Propelled Oil Barge (SPOB), yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999.

BBM tersebut selanjutnya diduga dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship atau pemindahan muatan antarkapal ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Total volume pemindahan BBM bersubsidi dalam rangkaian aktivitas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).

Tujuh Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam penyidikan perkara pokok, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas. Penyidik juga menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang, satu kapal tanker MT Bakti 1, serta sekitar 120 KL biosolar.

Selain itu, penyidik menyita dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan dan pemindahan BBM tersebut.

Berkas perkara pokok telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Setelah itu, penanganan perkara dikembangkan dengan mengusut dugaan TPPU.

Bareskrim Telusuri Aliran Dana dan Aset

Dalam pengusutan TPPU, Bareskrim Polri akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelusuran dilakukan menggunakan pendekatan follow the money dan follow the asset.

Melalui pendekatan tersebut, penyidik akan mengikuti aliran transaksi keuangan untuk mengetahui ke mana uang diduga hasil tindak pidana disalurkan. Jika dana telah dialihkan menjadi aset, penyidik juga akan menelusuri keberadaan dan kepemilikannya.

Langkah ini bertujuan mengungkap pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus menelusuri aset yang berkaitan dengan perkara.

Sementara itu, BPH Migas mengingatkan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan. Penyalahgunaan distribusinya bukan hanya berpotensi membebani keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu penyaluran subsidi agar tepat sasaran.

Penyidikan TPPU masih menjadi bagian dari pengembangan perkara. Bareskrim Polri berupaya menelusuri aliran uang dan aset untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK