faktakalbar

KPK Tahan Staf Anggota DPR dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jawa Timur

KPK menahan Bagus Wahyudiono, staf Anwar Sadad, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur 2019–2022. Dua rumah turut disita.

Penulis: Clara Tuesday, 17 November 2026 📖 3 menit
KPK Tahan Staf Anggota DPR dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jawa Timur
KPK menahan Bagus Wahyudiono, staf Anwar Sadad, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur 2019–2022. Dua rumah turut disita. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Bagus ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Penahanan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur yang sebelumnya menyeret sejumlah anggota DPRD dan pihak lainnya.

Diduga Berperan Mengelola Uang Komitmen

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, kasus ini berkaitan dengan alokasi dana hibah yang diterima Anwar Sadad ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.

Selama periode anggaran 2019–2022, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar.

KPK menduga terdapat permintaan biaya komitmen dalam pengurusan alokasi dana tersebut. Besarannya disebut mencapai 15–20 persen bagi anggota DPRD yang meminta pergeseran alokasi hibah antaranggota dewan.

Sementara itu, koordinator lapangan yang membentuk kelompok masyarakat dan mengajukan proposal permohonan hibah diduga diminta memberikan biaya komitmen sebesar 20–25 persen.

Penyidik menduga Bagus mendapat tugas untuk membantu mengatur proses tersebut. Perannya antara lain mengoordinasikan usulan pekerjaan, menjadi penghubung dengan para koordinator lapangan, memeriksa kelengkapan dokumen, serta mengelola dan merekapitulasi uang yang berkaitan dengan biaya komitmen.

KPK Ungkap Dugaan Penerimaan Rp41,7 Miliar

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, dari penyerahan biaya komitmen selama 2019–2022, Anwar Sadad diduga menerima total Rp41,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga menjadi bagian Anwar Sadad, sedangkan Bagus Wahyudiono diduga memperoleh sekitar Rp1,26 miliar.

Atas dugaan perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b maupun Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Sita Dua Rumah Milik Tersangka

Selain melakukan penahanan, KPK juga menyita dua aset berupa rumah yang diduga milik Bagus Wahyudiono.

Kedua rumah tersebut masing-masing berlokasi di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Direktur Penyidikan KPK menyampaikan bahwa penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset atau asset recovery dalam perkara dugaan korupsi dana hibah tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari penelusuran aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Pengembangan Kasus Dana Hibah Jatim

Perkara dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK sebelumnya mengumumkan 21 orang sebagai tersangka pada 2 Oktober 2025. Namun, penyidikan terhadap salah satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Dengan demikian, terdapat 20 tersangka lainnya dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas pihak yang diduga menerima maupun memberikan suap terkait pengurusan dana hibah.

Penahanan Bagus menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam penanganan perkara yang telah berjalan sejak OTT pada 2022. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain serta menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut.

Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK