Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 terkait dugaan pelanggaran dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Faktakalbar.id - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam perkara penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan agenda persidangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.
Persidangan dijadwalkan berlangsung di Divpropam Polri. Proses tersebut akan memeriksa dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko Hadi selama menjalankan tugas di Bareskrim Polri.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang hingga Akses Ilegal
Trunoyudo menjelaskan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap Eko Hadi. Di antaranya dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelanggaran prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Dugaan akses ilegal tersebut disebut berkaitan dengan penggunaan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran itu dikaitkan dengan masa tugas Eko Hadi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Susunan Majelis Sidang KKEP
Sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi akan dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komisi dijabat oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota majelis lainnya terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Polri menyatakan proses persidangan akan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsionalitas, objektivitas, serta akuntabilitas.
Empat Jenderal Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka.
Mereka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sebelum agenda sidang Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026. Dalam persidangan tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, ia mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, proses etik terhadap Eko Hadi menjadi bagian dari rangkaian penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah personel kepolisian dalam perkara tersebut.
Perlu diketahui, dugaan penyadapan ilegal tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum. Penanganan etik dan proses pidana merupakan mekanisme yang berbeda dalam menindaklanjuti perkara ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.