faktakalbar

Komnas Perempuan Desak Perlindungan Korban dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang

Komnas Perempuan mendesak perlindungan korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang. Polda NTT telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi.

Penulis: Clara Tuesday, 17 November 2026 📖 3 menit
Komnas Perempuan Desak Perlindungan Korban dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang
Komnas Perempuan mendesak perlindungan korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang. Polda NTT telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Desakan tersebut disampaikan setelah seorang perempuan berusia 21 tahun melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 12 November 2026.

Komnas Perempuan meminta agar korban memperoleh perlindungan segera, pendampingan hukum, serta layanan pemulihan yang berkelanjutan. Lembaga tersebut juga mendorong Gubernur NTT mengambil tanggung jawab dalam memastikan keamanan korban dan keluarganya.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai perkara ini perlu mendapat perhatian serius karena melibatkan seorang pejabat publik yang seharusnya memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat.

Komnas Perempuan Minta Kasus Diusut Secara Transparan

Dalam pernyataan resminya pada 16 November 2026, Komnas Perempuan mengecam keras dugaan kekerasan seksual tersebut.

Komnas Perempuan meminta kepolisian mengusut laporan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan penerapan pasal berlapis sesuai hasil penyidikan.

Lembaga tersebut juga mendorong penyidik mendalami kemungkinan penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa dalam peristiwa yang dilaporkan.

Selain itu, Komnas Perempuan mengingatkan pentingnya mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun tindakan yang dapat memengaruhi keterangan saksi dan keluarga korban.

Komnas Perempuan turut menegaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui jalur di luar peradilan, kecuali dalam ketentuan khusus yang melibatkan pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kronologi Singkat Laporan Dugaan Kekerasan Seksual

Berdasarkan keterangan kepolisian dan informasi yang disampaikan Komnas Perempuan, laporan bermula ketika korban diduga dijanjikan pekerjaan oleh seseorang yang dikenalnya.

Korban kemudian dibawa ke rumah jabatan Bupati Kupang di Kota Kupang pada 11 November 2026. Peristiwa dugaan kekerasan seksual dilaporkan terjadi di lokasi tersebut.

Korban selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polda NTT pada 12 November 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Hingga perkembangan terakhir yang disampaikan kepolisian pada 16 November, perkara masih dalam proses penyelidikan.

Identitas korban tidak diungkapkan dalam artikel ini untuk menjaga privasi dan keselamatannya.

Polda NTT Periksa Saksi dan Lakukan Olah TKP

Polda NTT menyatakan penanganan laporan dilakukan secara profesional tanpa membedakan status maupun jabatan pihak yang dilaporkan.

Dalam perkembangan pada 16 November 2026, penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum maupun sesudah kejadian.

Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah jabatan Bupati Kupang untuk mengumpulkan petunjuk dan mengidentifikasi kemungkinan barang bukti.

Selain itu, penyidik telah mengajukan pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara. Kepolisian juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT untuk menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban.

Polda NTT menyampaikan bahwa penyidik masih akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain serta memanggil pihak terlapor. Hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti nantinya akan menjadi dasar penentuan perkembangan status hukum perkara.

Komnas Perempuan Dorong Perlindungan dan Pemulihan Korban

Selain mendesak proses hukum berjalan, Komnas Perempuan meminta Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap kepala daerah yang dilaporkan.

Komnas Perempuan juga mendorong keterlibatan UPTD PPA Provinsi NTT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang dibutuhkan.

Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Komnas Perempuan turut menekankan pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi korban sesuai ketentuan hukum apabila persyaratannya terpenuhi.

Di sisi lain, masyarakat dan media diminta tidak menyebarkan identitas, foto, maupun informasi pribadi yang dapat mengungkap identitas korban. Pemberitaan juga diharapkan tidak menyudutkan atau menyalahkan korban.

Hingga 17 November 2026, proses penanganan perkara masih berjalan. Kepolisian belum mengumumkan penetapan tersangka sehingga dugaan tindak pidana tersebut tetap harus diproses berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK