Mentan Amran Ungkap 115 Tersangka Kasus Sektor Pertanian, Tegaskan Perang terhadap Mafia Pangan
Mentan Amran mengungkap 115 tersangka kasus sektor pertanian selama dua tahun terakhir. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perberasan.
Faktakalbar.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 115 orang telah diproses sebagai tersangka dalam berbagai kasus di sektor pertanian selama dua tahun terakhir. Ia menegaskan pemerintah akan terus menindak praktik mafia pangan yang dinilai merugikan petani, konsumen, hingga keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026). Keterangan mengenai hal itu dipublikasikan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian pada Rabu (18/11/2026).
Menurut Amran, pemberantasan mafia pangan merupakan bagian dari upaya membenahi tata kelola sektor pertanian. Pemerintah ingin memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan rantai distribusi dan perdagangan pangan untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum.
Ia juga mengakui bahwa penindakan terhadap praktik tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan langkah pemerintah.
Namun, Amran menegaskan tidak akan menghentikan upaya pemberantasan mafia pangan selama penindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Sebanyak 13 Orang Jadi Tersangka dalam Kasus Perberasan
Dalam kesempatan tersebut, Amran turut menyoroti penanganan perkara di sektor perberasan. Ia menyebut sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkembangan penanganan kasus tersebut.
Amran menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di luar pemerintahan, tetapi juga membenahi institusi internal Kementerian Pertanian.
Ia mengungkapkan sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya telah diberhentikan karena melakukan pelanggaran. Menurutnya, penegakan aturan harus berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
Langkah tersebut, kata Amran, diperlukan untuk menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan kebijakan pertanian dijalankan sesuai kepentingan masyarakat.
Amran Soroti Dugaan Permainan Harga Sawit
Selain persoalan beras, Menteri Pertanian juga menyinggung dugaan praktik permainan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berpotensi merugikan petani.
Amran mengaku menerima laporan mengenai harga TBS di tingkat petani yang justru mengalami penurunan ketika harga sawit dunia meningkat.
Ia meminta kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati, melaporkan apabila menemukan harga TBS di bawah Rp3.000 per kilogram agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Menurut Amran, pengawasan terhadap harga komoditas perlu diperkuat agar petani tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak wajar.
Ia juga menyoroti dugaan under-invoicing dalam perdagangan sawit. Praktik tersebut merupakan pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Jika terbukti terjadi, tindakan itu berpotensi mengurangi penerimaan negara dan memengaruhi tata niaga komoditas.
Pemerintah Dorong Pembenahan Tata Kelola Pertanian
Amran menilai pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan produksi hingga distribusi komoditas pertanian.
Rantai perdagangan pangan melibatkan banyak pihak, seperti petani, pedagang, distributor, industri pengolahan, dan konsumen. Karena itu, penyimpangan dalam salah satu tahapan dapat berdampak pada harga maupun ketersediaan bahan pangan di masyarakat.
Pemerintah juga mendorong pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan komoditas agar berjalan lebih transparan. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen.
Amran turut mengajak masyarakat dan generasi muda mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Ia menilai pengawasan publik dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mencegah praktik yang merugikan kepentingan nasional.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap tata kelola pertanian semakin baik, harga komoditas lebih berpihak kepada petani, dan ketahanan pangan nasional dapat terus diperkuat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.