faktakalbar

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB

KPK mengungkap dugaan korupsi dana BNPB melalui modus pinjam bendera perusahaan, pengaturan proyek, hingga mark-up harga pengadaan.

Penulis: Clara Wednesday, 18 November 2026 📖 2 menit
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB
KPK mengungkap dugaan korupsi dana BNPB melalui modus pinjam bendera perusahaan, pengaturan proyek, hingga mark-up harga pengadaan. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dalam penggunaan dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Praktik tersebut diduga melibatkan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa hingga pemberian imbalan kepada oknum di lingkungan BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan penyidik adalah penggunaan perusahaan lain atau praktik pinjam bendera. Perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga menggunakan identitas perusahaan lain agar dapat memperoleh penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan.

Selain itu, KPK menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang akan mengerjakan proyek. Perusahaan tertentu disebut telah ditentukan untuk memperoleh pekerjaan dengan komitmen memberikan sejumlah uang kepada oknum di lingkungan BNPB.

KPK Dalami Dugaan Mark-up Pengadaan

Budi juga menyampaikan bahwa penyidik mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa. Selisih harga tersebut diduga digunakan untuk memberikan kickback atau imbalan kepada oknum terkait.

KPK masih menelusuri aliran uang serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari praktik tersebut. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap keseluruhan rangkaian pengadaan yang menggunakan dana siap pakai BNPB.

Dana siap pakai merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung penanganan bencana. Dalam kondisi kedaruratan, pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Namun, KPK menduga mekanisme tersebut disalahgunakan oleh sejumlah pihak dalam perkara ini.

Lima Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana di lingkungan BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas BS, yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB berinisial S; GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE selaku tenaga ahli Kepala BNPB; GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta SNG dari pihak swasta.

Pada 16 Oktober 2026, KPK juga menyita barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai dalam rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, emas, tabungan emas, serta aset kripto.

KPK Berkoordinasi dengan Puspom TNI

Dalam perkembangan penyidikan, KPK turut berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan anggota TNI aktif.

KPK sebelumnya telah menyurati Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026 mengenai dua anggota TNI aktif yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada 12 November 2026, penyidik KPK bersama Puspom TNI memeriksa mantan Kepala BNPB berinisial S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai deputi di BNPB. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

KPK masih mendalami proses pengadaan, mekanisme penunjukan langsung, serta dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan dana penanganan bencana.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK