Menaker Ingatkan Gubernur, Batas Penetapan UMP 2027 Tinggal Tiga Hari
Menaker Yassierli mengingatkan gubernur bahwa batas penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November. Simak jadwal UMP, UMSP, UMK, dan UMSK.
Faktakalbar.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan seluruh gubernur agar segera menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Pemerintah menetapkan batas akhir penetapan UMP pada 21 November 2026 atau tinggal tiga hari lagi dari sekarang.
Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal.
Koordinasi tersebut dilakukan bersama para kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November 2026. Selanjutnya, pemerintah pusat menggelar pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kemendagri pada 16 November 2026.
Menurut Yassierli, pemerintah pusat juga telah mengirimkan surat edaran yang berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai pedoman bagi daerah dalam menentukan besaran upah minimum.
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujar Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ini Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027
Selain UMP, pemerintah juga telah menetapkan tenggat waktu untuk penetapan jenis upah minimum lainnya.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan Menaker, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat dilakukan pada 26 November 2026. Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah 25 November 2026.
Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2026.
Yassierli menjelaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan ketentuan serta kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Penghitungan Upah Minimum 2027 Mengacu pada Tiga Variabel
Dalam menentukan besaran upah minimum 2027, pemerintah mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Adapun formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang berada dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung perhitungan tersebut, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL mencakup empat aspek, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Estimasi KHL juga disusun untuk tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Dewan Pengupahan Daerah Diminta Kedepankan Dialog
Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL dan panduan dari pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi upah minimum.
Proses pembahasan di daerah diharapkan tetap mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga perwakilan serikat pekerja dan buruh.
Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah nantinya menjadi salah satu bahan bagi gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum di wilayah masing-masing.
Yassierli optimistis seluruh gubernur dapat memenuhi batas waktu penetapan UMP 2027. Ia menilai waktu yang tersedia masih cukup karena pemerintah pusat telah menyampaikan data dan panduan yang diperlukan kepada pemerintah daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.