faktakalbar

ESDM Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

ESDM menegaskan belum ada izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya. Sebagian perairan masuk peta WUP, bukan kawasan taman nasional.

Penulis: Clara Wednesday, 18 November 2026 📖 2 menit
ESDM Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon
ESDM menegaskan belum ada izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya. Sebagian perairan masuk peta WUP, bukan kawasan taman nasional. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, maupun perairan di sekitarnya. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab perhatian publik setelah sebagian wilayah perairan sekitar kawasan konservasi tersebut tercantum dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Menurut Anggia, wilayah yang tercantum dalam keputusan tersebut merupakan sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasional itu sendiri.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan TNUK maupun perairan yang dimaksud.

Sebagian Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk WUP

Anggia menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan di sekitar perairan Banten memiliki proses yang cukup panjang.

Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten. Namun, usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan tersebut selanjutnya tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapannya kembali dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Sementara itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 memperbarui sebagian ketentuan sebelumnya sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Penetapan WUP Bukan Berarti Izin Menambang

ESDM juga menjelaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan wilayah tersebut belum memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.

Dwi Anggia menyebut sebagian perairan yang dimaksud memiliki potensi mineral pembawa berdasarkan data dan informasi geologi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan teknis dalam penetapan wilayah sebagai WUP.

Meski demikian, setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratannya meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Dengan demikian, pencantuman suatu wilayah dalam peta WUP tidak serta-merta berarti kegiatan pertambangan dapat langsung dilakukan.

ESDM Pastikan Fungsi Konservasi Tetap Dilindungi

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, termasuk sebagai habitat badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya sangat terbatas.

Pemerintah menyatakan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus tetap mengikuti ketentuan hukum serta memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa status sebagian perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP tidak dapat disamakan dengan pemberian izin untuk melakukan aktivitas pertambangan.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK