faktakalbar

Silmy Karim Klaim Telah Hentikan Praktik Pungli Izin Tinggal WNA

Silmy Karim mengklaim telah menghentikan pungli izin tinggal WNA melalui aplikasi Molina dan surat edaran 2024. Ia membantah terlibat dalam perkara pemerasan.

Penulis: Clara Wednesday, 18 November 2026 📖 3 menit
Silmy Karim Klaim Telah Hentikan Praktik Pungli Izin Tinggal WNA
Silmy Karim mengklaim telah menghentikan pungli izin tinggal WNA melalui aplikasi Molina dan surat edaran 2024. Ia membantah terlibat dalam perkara pemerasan. (dok/cnbc)

Faktakalbar.id - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengklaim telah menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) setelah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023.

Pernyataan tersebut disampaikan Silmy seusai menjalani sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Silmy mengatakan, upaya menghentikan pungutan tidak resmi dilakukan melalui digitalisasi layanan keimigrasian, termasuk penerapan Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina). Ia juga menyebut telah menerbitkan surat edaran pada 2024 untuk memastikan pelayanan dilakukan secara daring.

"Saya menghentikan dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran pada 2024," kata Silmy kepada wartawan.

Ia membantah terlibat maupun memerintahkan praktik pungutan tersebut. Menurutnya, kebijakan digitalisasi justru dibuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara petugas dan pemohon izin tinggal.

Saksi Sebut Praktik Pungutan Berlangsung Sejak 2018

Pernyataan Silmy muncul setelah salah satu saksi yang dihadirkan jaksa KPK, Yohannes Sri Windarto, memberikan keterangan mengenai praktik pengumpulan uang dari pemohon layanan keimigrasian.

Yohannes, yang merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengaku mengumpulkan uang yang dikenal dengan istilah "uang klik" atau "uang loket" sejak 2018 hingga 2025.

Keterangan tersebut kemudian disoroti Silmy. Ia menyatakan praktik pungutan itu telah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada Januari 2023.

Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, juga menilai keterangan saksi menunjukkan bahwa pungutan tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan yang dilakukan kliennya.

Pihak kuasa hukum berpendapat kebijakan digitalisasi layanan keimigrasian menjadi salah satu langkah untuk mengurangi praktik percaloan dan pungutan tidak resmi.

Silmy Sebut Surat Edaran Tahun 2024 Jadi Bukti

Silmy turut merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024.

Surat edaran tersebut menginstruksikan agar seluruh pelayanan melalui aplikasi Molina dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka.

Melalui sistem tersebut, pemohon dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan mengunggah persyaratan secara elektronik dan membayar biaya sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Silmy menilai mekanisme pelayanan daring dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi membuka ruang terjadinya pungutan di luar ketentuan resmi.

Meski demikian, klaim mengenai upaya penghentian pungutan tersebut masih menjadi bagian dari pembelaan Silmy yang perlu diuji bersama bukti dan keterangan lain selama persidangan.

Silmy Didakwa dalam Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian dengan nilai total sekitar Rp168,92 miliar.

Jaksa juga mendakwanya menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar. Penerimaan tersebut disebut terdiri atas uang tunai dan saham.

Dugaan pemerasan berkaitan dengan pengurusan sejumlah dokumen izin tinggal WNA, termasuk Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan status izin tinggal.

Dalam dakwaan, praktik tersebut diduga dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen keimigrasian sehingga pemohon terdorong memberikan pembayaran di luar ketentuan resmi.

Silmy membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal.

Sebelumnya, pada 12 November 2026, majelis hakim telah menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan Silmy. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan penilaian mengenai apakah kebijakan aplikasi Molina dapat membantah unsur pemaksaan merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui persidangan.

Dengan demikian, perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmy masih berjalan. Keterangan terdakwa, saksi, serta alat bukti lainnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK