KKP Dorong Peningkatan Konsumsi Ikan untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
KKP mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional yang mencapai 26,08 kg per kapita pada 2025 melalui penguatan produksi, distribusi, dan program MBG.
Faktakalbar.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional melalui penguatan produksi, distribusi, dan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi perikanan sebagai sumber protein sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ikan merupakan sumber protein berkualitas yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, peningkatan konsumsi ikan perlu menjadi perhatian bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Ikan Nasional 2026 melalui acara Bincang Bahari bertema "Pangan Biru untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Trenggono, upaya meningkatkan konsumsi ikan tidak cukup hanya melalui kampanye kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh produk perikanan.
Konsumsi Ikan Nasional Capai 26,08 Kilogram per Kapita
KKP mencatat konsumsi ikan nasional pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita. Angka tersebut setara dengan sekitar 7,3 juta ton untuk konsumsi rumah tangga.
Sejumlah jenis ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat antara lain tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya perikanan mencapai 12,01 juta ton per tahun. Potensi tersebut dinilai masih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan.
Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Yuwono, menjelaskan pengembangan komoditas ikan perlu menyesuaikan dengan kebiasaan dan selera konsumsi masyarakat di setiap wilayah.
Sebagai contoh, ikan lele dan nila menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat di Pulau Jawa. Penyesuaian jenis ikan dengan kebutuhan pasar diharapkan dapat mempermudah pemasaran sekaligus menekan biaya distribusi.
Konsumsi Ikan Belum Merata di Seluruh Daerah
Meski konsumsi ikan nasional terus menjadi perhatian pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat masih menunjukkan perbedaan antardaerah.
Berdasarkan data 2025 yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sepuluh provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi mencatat angka sekitar 39,31 hingga 48,97 kilogram per kapita.
Sementara itu, sepuluh provinsi dengan konsumsi terendah berada pada kisaran 10,66 hingga 24,37 kilogram per kapita.
Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi, disusul Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Adapun Papua Pegunungan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kelompok provinsi dengan konsumsi ikan terendah.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, mengatakan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperluas edukasi dan promosi konsumsi ikan.
Menurutnya, pengenalan menu ikan yang lebih beragam dan sesuai selera masyarakat dapat membantu meningkatkan minat konsumsi di berbagai daerah.
KKP Dorong Menu Ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan konsumsi ikan juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan protein melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KKP mendorong dapur pelaksana MBG agar menyediakan menu berbahan ikan setidaknya dua kali dalam sepekan. Upaya ini menjadi bagian dari rencana aksi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026.
Selain mendorong penyediaan menu ikan, KKP memberikan pendampingan kepada pengelola dapur MBG mengenai cara menyimpan, menangani, dan mengolah ikan dengan benar.
Pendampingan tersebut melibatkan kepala dapur, tenaga ahli gizi, serta juru masak di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu materi yang diberikan adalah menjaga suhu penyimpanan ikan agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga.
KKP juga berupaya memperkuat rantai pasok hasil perikanan dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan ikan untuk program pemerintah diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi nelayan dan pembudi daya ikan.
Melalui penguatan produksi, distribusi, dan edukasi konsumsi, pemerintah berharap ikan semakin menjadi bagian dari pola makan masyarakat. Langkah ini sekaligus diharapkan memperkuat sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.