Kemenhut Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Berantas Kejahatan Satwa Liar
Kemenhut mengajak 25 negara memperkuat kerja sama memberantas perdagangan ilegal satwa liar melalui investigasi, pertukaran informasi, dan penegakan hukum.
Faktakalbar.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan terhadap satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara.
Upaya tersebut dinilai penting karena perdagangan ilegal satwa liar tidak lagi sebatas aktivitas perburuan dan penyelundupan. Praktik ini dapat melibatkan jaringan yang memanfaatkan perbedaan aturan antarnegara, pemalsuan dokumen, hingga tindak pidana lain seperti korupsi dan pencucian uang.
Seruan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 16 November 2026.
Konferensi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 itu diselenggarakan melalui kemitraan dengan World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP). Kegiatan tersebut mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara.
Perdagangan Satwa Liar Jadi Kejahatan Lintas Negara
Dwi Januanto menjelaskan bahwa jaringan perdagangan ilegal satwa liar dapat beroperasi dengan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi serta lemahnya pertukaran informasi antarnegara.
Kondisi tersebut membuat penanganan kejahatan satwa liar membutuhkan koordinasi yang lebih kuat. Menurutnya, satu negara tidak dapat menyelesaikan persoalan ini sendirian karena jaringan perdagangan dapat melibatkan pelaku dan pihak yang memperoleh keuntungan di berbagai wilayah.
Karena itu, Kemenhut mendorong negara-negara peserta konferensi memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri pihak-pihak yang mengendalikan dan membiayai aktivitas perdagangan ilegal.
Penegakan hukum juga diharapkan tidak hanya menyasar pelaku yang melakukan perburuan atau pengiriman satwa. Aparat perlu mengungkap jaringan yang berada di balik aktivitas tersebut agar rantai perdagangan ilegal dapat diputus.
Indonesia Perkuat Penegakan Hukum Melalui Program GWP
Dalam forum tersebut, Kemenhut turut memaparkan pengalaman Indonesia mengikuti Global Wildlife Program melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF).
Tahap pertama dijalankan melalui proyek Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) pada GEF-6. Program ini berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar yang terancam punah.
Selanjutnya, Indonesia menjalankan program CONSERVE pada GEF-7. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, serta penghidupan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Pada GEF-8, Indonesia melanjutkan keterlibatan melalui program LEVERAGE. Program ini menitikberatkan pada penguatan sistem penegakan hukum, peningkatan kemampuan investigasi, dan kolaborasi berbagai pihak.
Ketiga program tersebut menunjukkan pendekatan yang menghubungkan perlindungan keanekaragaman hayati dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar.
Perlindungan Habitat dan Penegakan Hukum Harus Berjalan Bersamaan
Kemenhut menilai pemberantasan kejahatan satwa liar tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku. Perlindungan habitat alami juga perlu diperkuat agar populasi satwa dapat bertahan dalam jangka panjang.
Kerusakan habitat, perburuan, perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan satwa merupakan sejumlah ancaman yang dapat mempercepat penurunan keanekaragaman hayati.
Karena itu, upaya konservasi perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi internasional, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Dwi Januanto menegaskan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Perlindungan satwa tidak akan maksimal apabila habitatnya tidak terjaga dan aktivitas ilegal yang mengancam kelangsungan hidupnya masih berlangsung.
Melalui Global Wildlife Program, Indonesia berharap kerja sama internasional dapat menghasilkan peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta langkah konkret dalam melindungi satwa liar.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu negara-negara menghadapi jaringan perdagangan ilegal secara lebih efektif sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dunia.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.