faktakalbar

DPR dan Pemerintah Bentuk Panja Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

DPR dan pemerintah membentuk Panja revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji. Pembahasan mencakup investasi BPKH, pengawasan, dan perlindungan dana jemaah.

Penulis: Clara Tuesday, 17 November 2026 📖 3 menit
DPR dan Pemerintah Bentuk Panja Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
DPR dan pemerintah membentuk Panja revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji. Pembahasan mencakup investasi BPKH, pengawasan, dan perlindungan dana jemaah. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, serta perlindungan dana milik calon jemaah haji.

Pembentukan Panja tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa Panja dari pihak DPR dipimpin oleh Abidin Fikri. Sementara itu, Panja pemerintah diketuai Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Marwan meminta Panja DPR segera menyusun jadwal pembahasan dan menyiapkan agenda persidangan. Jika diperlukan, Panja juga dapat kembali mengundang para ahli untuk memberikan masukan sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.

Dana Haji Lebih dari Rp200 Triliun Jadi Perhatian

Salah satu alasan pembahasan regulasi ini adalah besarnya dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai dana haji tersebut telah mencapai lebih dari Rp200 triliun.

Marwan menilai pengelolaan dana tersebut perlu dioptimalkan agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Terlebih, biaya layanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi terus menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan haji.

Salah satu hal yang ingin dikaji adalah peluang investasi langsung BPKH pada ekosistem pelayanan haji dan umrah, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, serta layanan pendukung lainnya.

Meski demikian, Marwan menegaskan bahwa perluasan ruang investasi tidak boleh dilakukan tanpa batas. Pengelolaan dana jemaah harus tetap memperhatikan keamanan, tata kelola, dan mitigasi risiko agar tidak ditempatkan pada instrumen investasi yang berisiko tinggi.

DPR dan Pemerintah Berbeda Pandangan soal Bentuk RUU

Dalam pembahasan tersebut, muncul perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah mengenai bentuk regulasi yang akan diproses.

DPR melalui Komisi VIII mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Usulan tersebut sebelumnya telah disetujui sebagai RUU inisiatif DPR.

Sementara itu, pemerintah mengusulkan agar regulasi tersebut berbentuk undang-undang pengganti. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa banyak substansi dalam aturan lama yang perlu disempurnakan secara mendasar sehingga dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan perubahan terbatas.

Pemerintah menilai pembaruan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan haji.

Lima Materi Utama yang Diusulkan Pemerintah

Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf memaparkan lima materi utama yang ingin dimasukkan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Pertama, penguatan pengelolaan keuangan haji agar berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Kedua, peningkatan koordinasi antara kementerian terkait dengan BPKH. Ketiga, penguatan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pengelola dana haji tersebut.

Keempat, pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko investasi. Kelima, optimalisasi nilai manfaat melalui investasi langsung BPKH.

Menurut Irfan, penguatan koordinasi dan pengawasan kelembagaan diperlukan agar pengelolaan dana haji dapat berjalan lebih terarah sekaligus memberikan perlindungan kepada jemaah.

Perlindungan Dana Jemaah Jadi Fokus Pembahasan

Pemerintah juga menyoroti kondisi antrean haji yang terus bertambah, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya terbatas. Situasi tersebut menyebabkan akumulasi dana jemaah terus meningkat dan membutuhkan pengelolaan yang tepat.

Dana tersebut harus dikelola agar tetap memberikan nilai manfaat bagi jemaah yang akan berangkat maupun mereka yang masih berada dalam daftar tunggu.

Karena itu, pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji tidak hanya berkaitan dengan peluang investasi, tetapi juga menyangkut perlindungan dana, pengawasan, transparansi, dan keberlanjutan keuangan haji.

Pembentukan Panja DPR dan pemerintah menjadi tahap awal pembahasan bersama. Selanjutnya, kedua pihak akan menyusun agenda persidangan dan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bagian dari proses pembahasan RUU tersebut.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK