Harga Sejumlah Bahan Pokok Naik, Polda Metro Jaya Siapkan Penindakan Penimbunan
Sebanyak 12 komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Polda Metro Jaya memperketat pengawasan dan menyiapkan penindakan penimbunan menjelang Nataru 2027.
Faktakalbar.id - Polda Metro Jaya memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok penting menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan menyusul temuan kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan serta potensi praktik penimbunan yang dapat mengganggu pasokan di pasaran.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengatakan, pengawasan dilakukan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah daerah, Perum Bulog, serta sejumlah instansi terkait.
Menurut Dadang, pemantauan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan barang dan pergerakan harga, tetapi juga kemungkinan pelanggaran dalam rantai distribusi, termasuk penimbunan bahan pokok.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah rapat koordinasi lintas sektoral di Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).
12 Komoditas Pangan Tercatat Mengalami Kenaikan Harga
Berdasarkan hasil pemantauan Bapanas yang disampaikan dalam rapat koordinasi, terdapat 12 komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga.
Komoditas tersebut meliputi beras medium, beras premium, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, gula pasir curah, Minyakita, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi paha belakang, serta bawang putih.
Kapolda Metro Jaya menyebutkan, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pemantauan harga dan pasokan secara berkala. Petugas juga akan memetakan wilayah yang berpotensi mengalami gangguan distribusi maupun kenaikan harga.
Pengawasan tersebut direncanakan berlangsung hingga periode Natal dan Tahun Baru selesai.
Satgas Pangan Sudah Lakukan 4.786 Pengecekan
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon mengungkapkan, Satgas Pangan telah melakukan sekitar 4.786 kali pengecekan bahan pokok penting sejak Januari hingga 16 November 2026.
Pengecekan dilakukan di lima wilayah administrasi DKI Jakarta untuk memantau harga dan memastikan kegiatan perdagangan berjalan sesuai ketentuan.
Dari hasil pemantauan, masih ditemukan sekitar delapan komoditas yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Satgas Pangan bersama Bapanas, Bulog, dan dinas terkait terus melakukan koordinasi untuk mendorong penyesuaian harga agar kembali sesuai dengan ketentuan.
Selain pengawasan langsung, sosialisasi juga dilakukan kepada para pelaku usaha dan pedagang agar distribusi serta penjualan bahan pangan tidak merugikan masyarakat.
Penimbunan dan Pengoplosan Beras Jadi Perhatian
Polda Metro Jaya menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan penimbunan bahan pokok. Praktik tersebut dinilai berpotensi menghambat distribusi dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Selain penimbunan, kepolisian juga menyoroti dugaan pencampuran beras program SPHP dengan beras berkualitas lebih rendah yang ditemukan di wilayah Jakarta Timur.
Victor Dean Mackbon mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian Satgas Pangan karena berkaitan dengan kualitas dan kesesuaian produk yang diterima masyarakat.
Penindakan akan dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam proses pengawasan dan penyelidikan.
Pemerintah Siapkan Langkah Stabilkan Harga Pangan
Untuk mengendalikan kenaikan harga, Polda Metro Jaya bersama Bapanas dan pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah intervensi.
Upaya tersebut mencakup penyaluran beras SPHP, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus, serta program pangan bersubsidi.
Di sisi lain, Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten menyampaikan bahwa stok beras yang tersedia mencapai sekitar 133 ribu ton. Persediaan tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan pangan, program SPHP, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
Bapanas juga menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan neraca pangan, ketersediaan pangan secara keseluruhan diperkirakan masih mencukupi hingga akhir tahun.
Melalui koordinasi lintas instansi dan pengawasan distribusi, pemerintah berharap pasokan tetap terjaga serta kenaikan harga bahan pokok dapat dikendalikan selama periode Natal dan Tahun Baru 2027.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.