Tak Semua Usulan Musrenbang Terakomodasi, Ini Kata Pemkot Pontianak

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak mendorong penataan keterbukaan publik terkait penentuan skala prioritas pengakomodasian aspirasi masyarakat hasil Musrenbang.

Langkah transparansi tersebut dinilai penting guna mencegah munculnya persepsi negatif warga akibat tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan.

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut pemerintah melakukan penyeleksian ketat terhadap usulan warga berdasarkan tingkat urgensi.

Perangkat daerah diminta menyampaikan alasan logis dan terbuka kepada publik apabila terdapat usulan Musrenbang yang harus ditunda.

Manajemen risiko di tingkat dinas juga diperketat agar kendala pelaksanaan pembangunan dapat diantisipasi lebih awal.

"Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini," ujarnya sembari tersenyum saat membuka Talkshow bertema "Akuntabilitas Belanja Daerah dalam Mewujudkan Good Governance" di Grand Anggrek Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Kamis (5/11/2026).

"Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka," terangnya.

"Melalui penguatan pengawasan dan manajemen risiko, kita dapat mewujudkan belanja daerah yang semakin berkualitas, tepat sasaran, bebas dari pemborosan, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Pengawasan internal yang akuntabel diharapkan dapat menekan potensi pemborosan anggaran belanja publik di setiap instansi.

Setiap dinas dituntut memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko pekerjaan serta target capaian hasil kegiatan.

Transparansi alokasi anggaran Musrenbang diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.

Evaluasi menyeluruh terus dilakukan agar efektivitas penggunaan dana belanja daerah dapat tercapai secara maksimal.