Survei Terbaru Soroti Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
Survei Tempo Data Science mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun menjadi 37 persen pada Agustus 2026. Ini faktor yang disorot.
Faktakalbar.id - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah hasil survei menunjukkan penurunan signifikan.
Berdasarkan survei Tempo Data Science, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut terdiri dari 34 persen responden yang menyatakan puas dan 3 persen yang menyatakan sangat puas.
Angka tersebut menunjukkan penurunan cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 75 persen. Kemudian pada Maret 2026, angkanya turun menjadi 58 persen.
Dengan demikian, tingkat kepuasan publik tercatat turun 38 poin persentase sejak Desember 2025 hingga Agustus 2026.
Harga Kebutuhan Pokok Jadi Sorotan
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam survei tersebut, harga kebutuhan pokok menjadi salah satu persoalan utama yang membuat masyarakat tidak puas. Selain itu, persoalan lapangan pekerjaan juga menjadi perhatian publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian dalam penilaian masyarakat. Perbaikan pelaksanaan program tersebut menjadi salah satu harapan publik terhadap pemerintah.
Komunikasi Pemerintah Ikut Disorot
Penurunan kepuasan publik tersebut juga mendapat perhatian dari sejumlah pengamat.
Analis komunikasi Teguh Hidayatul Rachmad menilai minimnya ruang publik dan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan publik.
Menurutnya, semakin kuat posisi politik pemerintah, semakin besar pula ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan dan komunikasi pemerintah.
Hasil survei tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan persoalan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
