Dua Tahun Prabowo-Gibran: Politik Stabil, Ekonomi Tertekan

Faktakalbar.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada Selasa, 20 Oktober 2026. Selama periode tersebut, pemerintah menghadapi dinamika politik yang relatif terkendali, sementara tekanan ekonomi, gejolak pasar keuangan, dan persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan.

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan daya beli.

Dukungan Politik Pemerintah Relatif Kuat

Dari sisi politik, pemerintahan Prabowo-Gibran ditopang oleh dukungan mayoritas fraksi di DPR. Kondisi tersebut membuat dinamika politik di parlemen relatif terkendali dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda kebijakannya.

Situasi keamanan dalam sejumlah aksi penyampaian aspirasi masyarakat juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan. Namun, stabilitas politik tetap perlu dilihat bersama dengan kualitas pengawasan parlemen, penegakan hukum, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Di bidang penegakan hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan telah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026. Satgas tersebut juga mencatat penyelamatan uang negara sebesar Rp52 triliun.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menangani berbagai perkara korupsi, termasuk operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah sepanjang 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi salah satu persoalan penting dalam tata kelola pemerintahan.

Pasar Keuangan Menghadapi Tekanan

Berbeda dengan situasi politik, sektor ekonomi menghadapi tekanan yang terlihat di pasar keuangan. Pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan mengalami penurunan tajam hingga perdagangan sempat dihentikan sementara.

Tekanan terhadap pasar saham tersebut terjadi setelah penyedia indeks global MSCI menyoroti persoalan transparansi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia. Perhatian investor terhadap isu tersebut turut memunculkan kekhawatiran mengenai potensi arus modal keluar apabila penilaian terhadap pasar Indonesia berubah.

Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah juga dilaporkan sempat menyentuh Rp18.070 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan nilai tukar dan pasar saham menjadi perhatian karena dapat memengaruhi sentimen investor serta kondisi ekonomi secara lebih luas.

Meski demikian, pergerakan pasar keuangan dalam jangka pendek tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Penilaian ekonomi secara menyeluruh juga memerlukan indikator lain, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, konsumsi rumah tangga, dan kondisi pendapatan masyarakat.

Puluhan Ribu Pekerja Terdampak PHK

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 63.789 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak, yakni 13.044 orang. Berikutnya, Banten mencatat 7.733 pekerja, Jawa Timur 6.154 pekerja, Jawa Tengah 5.585 pekerja, dan DKI Jakarta 4.587 pekerja.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja dalam agenda ekonomi pemerintah. Selain membuka kesempatan kerja baru, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan pekerjaan yang tersedia memiliki penghasilan memadai dan keberlanjutan yang baik.

Di sisi lain, kenaikan biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga menjadi perhatian masyarakat. Kebijakan ekonomi perlu memastikan bahwa pertumbuhan dan berbagai program pemerintah dapat dirasakan melalui peningkatan daya beli serta akses terhadap kebutuhan dasar.

Harga Pangan dan Distribusi Masih Menjadi Sorotan

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, persoalan harga pangan turut mendapat perhatian dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta.

Dalam laporan Bisnis.com pada Senin (19/10/2026), Ikappi menyoroti bahwa penguatan cadangan pangan dan penyerapan produksi dalam negeri belum otomatis menjamin harga kebutuhan pokok terjangkau di tingkat konsumen.

Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta, Miftahudin, menilai kebijakan pangan perlu memperhatikan kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat.

Menurut Ikappi, ketersediaan stok perlu diikuti dengan distribusi yang merata agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga wajar. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap petani berjalan seiring dengan kepentingan konsumen.

Persoalan ini menjadi penting karena keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup diukur dari jumlah produksi atau cadangan pemerintah. Harga yang dibayar masyarakat di pasar juga menjadi salah satu indikator yang dapat dirasakan secara langsung.

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Mencapai 65,4 Persen

Di tengah berbagai tantangan tersebut, survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen.

Sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya tidak menjawab atau belum menentukan sikap.

Survei tersebut dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi. PPI menyebut tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 persen.

Hasil tersebut menggambarkan penilaian responden pada periode survei, bukan ukuran tunggal atas seluruh capaian pemerintahan. Tingkat kepuasan publik juga perlu dibaca bersama dengan kondisi ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, dan perkembangan kebijakan pemerintah.

Tantangan Memasuki Tahun Ketiga Pemerintahan

Memasuki tahun ketiga, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat kondisi ekonomi masyarakat.

Tekanan pasar keuangan, angka PHK, keterjangkauan harga pangan, serta persoalan distribusi menjadi sejumlah isu yang membutuhkan perhatian. Pemerintah juga perlu memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan, mengidentifikasi program yang belum optimal, serta memperbaiki langkah yang belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Ke depan, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya terletak pada stabilitas politik dan pelaksanaan program, tetapi juga pada kemampuan menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.