Sugiono Finalisasi Skema Pendidikan Gratis dari PAUD hingga Kuliah, Ini 3 Fokus Pemerintah
Sugiono memfinalisasi skema pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pemerintah menyiapkan tiga fokus, termasuk sekolah swasta dan wilayah 3T.
Faktakalbar.id - Pemerintah tengah mematangkan kebijakan pendidikan gratis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memimpin pembahasan finalisasi skema tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasan dilakukan dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan agar masyarakat tidak terkendala biaya maupun keterbatasan geografis. Namun, hingga 15 Oktober 2026, kriteria penerima, mekanisme pembiayaan, dan jadwal penerapan secara menyeluruh masih perlu diperjelas.
Pemerintah Siapkan Tiga Fokus Pendidikan Gratis
Dalam pematangan kebijakan ini, pemerintah merumuskan perluasan akses pendidikan melalui tiga fokus utama.
Pertama, pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri secara bertahap. Pemerintah berupaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak agar hambatan ekonomi tidak menghalangi mereka memperoleh pendidikan.
Kedua, memperluas akses bagi peserta didik di sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan. Langkah ini turut mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Ketiga, memberikan perhatian khusus kepada anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah ingin memastikan anak-anak yang menghadapi keterbatasan geografis tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan.
Sugiono menegaskan bahwa pendidikan gratis merupakan bagian dari upaya memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia.
“Agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena hambatan ekonomi, apalagi karena jauh dari jangkauan tempat tinggal,” ujar Sugiono dalam keterangan resmi Kemenko PMK.
Kriteria Penerima dan Mekanisme Pembiayaan Masih Dimatangkan
Agar program dapat berjalan tepat sasaran, Sugiono mendorong kementerian terkait untuk menyinkronkan regulasi serta memperbarui tata kelola data penerima manfaat.
Kejelasan kriteria penerima diperlukan agar program dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu menyusun mekanisme pembiayaan yang terukur sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kapasitas anggaran dan kebutuhan setiap jenjang pendidikan.
Dengan demikian, finalisasi skema saat ini belum dapat diartikan bahwa seluruh biaya pendidikan di semua jenjang sudah resmi digratiskan secara serentak. Rincian pelaksanaan masih perlu diumumkan pemerintah.
Kesejahteraan Guru Non-ASN Ikut Menjadi Perhatian
Selain memperluas akses pendidikan bagi peserta didik, pemerintah juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru non-ASN.
Sugiono menilai peningkatan akses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga mutu layanan dan kesejahteraan guru. Karena itu, penataan mekanisme bagi guru non-ASN menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan dalam pematangan kebijakan.
Pemerintah berharap penyelarasan kebijakan lintas kementerian dapat menghasilkan pelaksanaan program pendidikan yang lebih terukur dan berkeadilan, baik bagi siswa maupun tenaga pengajar.
Kebijakan pendidikan gratis ini diharapkan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi mengenai sasaran penerima, besaran bantuan atau biaya yang ditanggung, serta jadwal penerapan di setiap jenjang pendidikan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
