Pemerintah Soroti B50 dan PLTS 100 GWp untuk Perkuat Ketahanan Energi

Faktakalbar.id - Pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri melalui program mandatori biodiesel B50 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Kedua program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam publikasi yang dimuat Sekretariat Negara pada Kamis (15/10/2026), pemerintah menempatkan B50 dan PLTS 100 GWp sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada energi di tengah ketidakpastian global dan dinamika harga minyak dunia.

Program B50 mengandalkan bahan baku domestik untuk menghasilkan bahan bakar nabati, sedangkan PLTS 100 GWp memanfaatkan potensi energi matahari untuk memperluas pasokan listrik nasional.

B50 Ditargetkan Tekan Ketergantungan Impor Solar

B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 50 persen biodiesel dan 50 persen solar. Program mandatori ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, pada 9 Juli 2026.

Melalui penerapan B50, pemerintah berharap kebutuhan impor solar dapat ditekan sehingga penggunaan devisa untuk pembelian bahan bakar dari luar negeri berkurang.

Pengembangan biodiesel juga berpotensi memberikan dampak ekonomi terhadap industri dalam negeri, mulai dari sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku hingga industri pengolahan bahan bakar.

Untuk memastikan kesiapan penerapannya, pengujian dilakukan pada enam sektor, yakni otomotif, pertanian, pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik, dan perkeretaapian. Pemerintah juga melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memantau pelaksanaan program dan mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan.

Meski demikian, manfaat B50 terhadap ketahanan energi tetap bergantung pada kesiapan teknis, pasokan bahan baku, serta kelancaran implementasi di berbagai sektor pengguna.

PLTS 100 GWp untuk Perluas Pasokan Listrik

Selain biodiesel, pemerintah mengembangkan program PLTS 100 GWp untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 25 Agustus 2026.

Pembangunan PLTS diarahkan untuk memperkuat pasokan listrik, termasuk bagi wilayah yang membutuhkan peningkatan akses energi. Pengembangannya dapat dilakukan melalui berbagai model, seperti PLTS terapung dan panel surya atap.

Dalam publikasinya, pemerintah mencontohkan peningkatan layanan listrik di Pulau Rengit, Bangka Belitung, dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam per hari. Sementara itu, ketersediaan listrik di Pulau Sembur, Kepulauan Riau, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui penggunaan fasilitas penyimpanan dingin bagi nelayan dan mesin pembuat es.

Pengembangan PLTS juga berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar pada pembangkit listrik konvensional serta menekan emisi gas rumah kaca.

Namun, pembangkit tenaga surya bergantung pada ketersediaan sinar matahari. Karena itu, sistem penyimpanan energi menggunakan baterai diperlukan untuk membantu menjaga pasokan listrik ketika produksi tenaga surya menurun, termasuk pada malam hari atau saat cuaca mendung.

Transformasi PLN Ikut Dipercepat

Pengembangan energi surya juga berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan transformasi PT PLN (Persero). Sehari sebelum publikasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan pada Rabu (14/10/2026), Presiden menginstruksikan percepatan transformasi PLN, termasuk pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta percepatan penggunaan panel surya berkapasitas 100 GW.

Rosan menyampaikan bahwa Danantara akan berkoordinasi dengan PLN untuk mengkaji model bisnis perusahaan agar lebih efisien. Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat membantu mengurangi beban subsidi dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Pemerintah turut menyoroti pentingnya penyempurnaan rencana cadangan untuk menjaga keandalan layanan kelistrikan ketika terjadi kondisi darurat.

Tantangan Mewujudkan Swasembada Energi

B50 dan PLTS 100 GWp menjadi dua pendekatan berbeda yang saling melengkapi dalam upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia. B50 memanfaatkan bahan baku dalam negeri untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan bakar, sedangkan PLTS memanfaatkan energi matahari untuk mendukung pasokan listrik.

Keberhasilan kedua program tersebut akan ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan teknologi, serta kemampuan pemerintah dan pelaku industri menjalankan program sesuai target.

Dengan pelaksanaan yang terukur, kedua program diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi impor, memperluas akses listrik, dan memperkuat fondasi energi nasional di tengah perubahan kondisi pasar global.