Skema Biaya Haji 2027 Jadi Sorotan, Kemenhaj dan BPKH Punya Pandangan Berbeda

Faktakalbar.id – Skema pembiayaan ibadah haji 2027 menjadi perhatian setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan pandangan berbeda mengenai komposisi biaya yang akan ditanggung jemaah dan dana manfaat haji.

Kemenhaj mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Dalam skema yang diajukan, 40 persen atau sekitar Rp42,94 juta dibayarkan langsung oleh jemaah, sedangkan 60 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Namun, BPKH meminta skema tersebut dikaji secara cermat. Lembaga pengelola dana haji itu menilai penetapan biaya harus mempertimbangkan keterjangkauan jemaah yang berangkat sekaligus keadilan bagi jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.

Kemenhaj Usulkan Skema 40:60

Dalam rancangan awal pemerintah, jemaah akan menanggung sekitar 40 persen dari BPIH melalui Bipih, sementara 60 persen lainnya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.

Dengan BPIH sebesar Rp107,34 juta, Bipih yang diusulkan sekitar Rp42,94 juta per jemaah. Angka Bipih tersebut justru lebih rendah dibandingkan Bipih 2026 yang mencapai sekitar Rp54,19 juta.

Usulan tersebut menjadi salah satu poin yang tengah dibahas dalam proses penetapan biaya haji 2027.

BPKH Soroti Risiko Keuangan

BPKH menilai penggunaan nilai manfaat dalam jumlah besar perlu mempertimbangkan kondisi keuangan haji dalam jangka panjang.

Dalam simulasi yang disampaikan BPKH, penerapan komposisi 60 persen nilai manfaat dan 40 persen Bipih berpotensi menimbulkan selisih negatif sekitar Rp6,87 triliun. Kebutuhan nilai manfaat untuk membiayai BPIH diperkirakan mencapai Rp12,98 triliun, sedangkan nilai manfaat yang diproyeksikan tersedia sekitar Rp6,115 triliun.

BPKH juga mengingatkan adanya risiko perubahan nilai tukar serta pentingnya menjaga dana untuk jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

Tak Hanya Soal Jemaah yang Berangkat

BPKH menekankan bahwa keputusan biaya haji tidak hanya berdampak kepada jemaah yang akan berangkat pada 2027.

Pengelolaan dana haji juga harus memperhatikan hak jemaah yang masih berada dalam masa tunggu. Karena itu, prinsip keadilan dan keberlanjutan keuangan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran subsidi dari nilai manfaat.

Penetapan BPIH 2027 selanjutnya masih membutuhkan pembahasan antara pemerintah dan DPR. Komisi VIII DPR telah menerima usulan awal BPIH tersebut dan akan membahasnya secara lebih rinci melalui panitia kerja.

Keputusan Biaya Haji Masih dalam Pembahasan

Perbedaan pandangan antara Kemenhaj dan BPKH menunjukkan bahwa penentuan biaya haji 2027 tidak hanya mempertimbangkan kemampuan jemaah saat ini, tetapi juga kondisi dana haji secara keseluruhan.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menghasilkan skema yang tetap terjangkau bagi jemaah sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji dalam jangka panjang.