Dugaan Arogansi Ajudan Gubernur Kaltim terhadap Mahasiswa Jadi Sorotan

Faktakalbar.id - Aksi seorang ajudan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang diduga bersikap kasar terhadap mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda menjadi sorotan publik. Insiden tersebut viral di media sosial setelah terekam dalam video yang memperlihatkan ketegangan antara ajudan dan mahasiswa seusai demonstrasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ajudan bernama Asky Rizal Toding itu kemudian menyampaikan permohonan maaf melalui video klarifikasi yang beredar pada Rabu (21/10/2026). Dalam video tersebut, Asky mengakui tindakannya keliru dan berlebihan serta menyatakan perbuatannya tidak dapat dibenarkan.

“Saya menyadari bahwa tindakan saya tersebut adalah sebuah kesalahan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta tidak ada pembenaran atas perbuatan saya,” ujar Asky dalam video klarifikasinya, sebagaimana diberitakan Ekspos Kaltim.

Ia juga menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara spontan dan tanpa instruksi dari pihak lain. Asky meminta maaf kepada mahasiswa yang terlibat maupun masyarakat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa.

Kronologi Insiden Ajudan dan Mahasiswa GMNI

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 18.00 Wita di kawasan Masjid Nurul Mu’minin, kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

Sebelumnya, mahasiswa GMNI Samarinda menggelar demonstrasi sejak sekitar pukul 14.00 Wita. Dalam aksi itu, mereka menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Timur serta meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut.

Koordinator lapangan aksi GMNI Samarinda, Davi, menjelaskan bahwa ketegangan bermula ketika para mahasiswa berpapasan dengan Gubernur Rudy Mas’ud yang hendak melaksanakan salat Magrib.

Mahasiswa mempertanyakan alasan gubernur tidak menemui mereka saat demonstrasi berlangsung. Menurut Davi, gubernur memberikan jawaban terkait kesibukannya.

Situasi kemudian memanas ketika seorang ajudan diduga berusaha mengambil ponsel mahasiswa yang sedang merekam kejadian. Dalam video yang beredar, ajudan tersebut terlihat melakukan kontak fisik dengan peserta aksi hingga memicu reaksi dari mahasiswa lainnya.

Keterangan mengenai kronologi tersebut disampaikan oleh pihak mahasiswa kepada media. Sementara itu, video yang beredar menjadi salah satu bahan perhatian publik terhadap insiden tersebut. <Cite refs=

Polda Kaltim Dalami Dugaan Pelanggaran

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyatakan akan menindaklanjuti kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk mendalami informasi yang beredar.

Menurut Tedy, anggota yang bersangkutan merupakan personel Brimob Polda Kalimantan Utara yang sedang menjalankan tugas sebagai ajudan gubernur. Pada Selasa (20/10/2026), anggota tersebut disebut sedang menjalani pemeriksaan.

Polda Kaltim menegaskan bahwa perilaku anggota Polri harus sejalan dengan prinsip profesionalisme dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Tedy juga menyebut tindakan arogansi tidak sesuai dengan arahan pimpinan Polri.

Kepolisian belum mengumumkan hasil akhir pemeriksaan tersebut dalam laporan yang tersedia. Karena itu, tindak lanjut terhadap anggota yang bersangkutan masih perlu menunggu keterangan resmi berikutnya.

GMNI Minta Penanganan Dilakukan Transparan

Dewan Pimpinan Daerah GMNI Kalimantan Timur mengecam dugaan intimidasi dan kontak fisik yang melibatkan ajudan gubernur terhadap kader mereka. Organisasi mahasiswa itu meminta agar peristiwa tersebut ditangani secara tegas dan transparan.

GMNI menilai insiden tersebut perlu diusut untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tidak berujung pada tindakan yang dapat mengintimidasi peserta aksi.

Mahasiswa juga menegaskan bahwa demonstrasi yang mereka lakukan berkaitan dengan tuntutan transparansi penanganan karhutla. Di antara tuntutan yang disampaikan adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan.

Pihak GMNI menyatakan akan mengawal proses penanganan kasus tersebut hingga memperoleh kejelasan.

Pemprov Kaltim Sampaikan Permohonan Maaf

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Ririn Saridewi, sebelumnya juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan ajudan gubernur tersebut. Pemerintah provinsi menyebut kejadian itu menjadi bahan evaluasi agar hubungan dengan masyarakat dan mahasiswa dapat berjalan lebih baik.

Terkait tindak lanjut terhadap Asky, Ririn menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan personel kepolisian yang diperbantukan. Ia menyatakan mekanisme penanganan terhadap anggota tersebut berada di bawah kewenangan Polri.

Permohonan maaf dari ajudan dan pihak pemerintah provinsi menjadi perkembangan terbaru setelah video insiden tersebut menyebar luas. Namun, permintaan maaf itu tidak menggantikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan kepolisian.

Penanganan kasus ini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait profesionalisme aparat dalam mendampingi pejabat publik serta penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kejelasan hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjawab tuntutan mahasiswa dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang.