Sembilan Pihak Swasta Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi BNPB
KPK memanggil sembilan pihak swasta sebagai saksi kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB. Empat orang tercatat memenuhi panggilan.
Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan orang dari pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sembilan orang yang dipanggil berasal dari sejumlah perusahaan swasta. Mereka terdiri atas AS dan J dari kalangan swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, serta WH yang menjabat Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi.
Selanjutnya, DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, baru empat orang yang tercatat memenuhi panggilan, yakni AS, KAG, RN, dan CM. Sementara itu, status kehadiran lima saksi lainnya belum diketahui.
Berawal dari OTT di Lingkungan BNPB
Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat BNPB dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam perkara penggunaan Dana Siap Pakai.
Salah satu tersangka merupakan Bima Setiawan, yang diketahui sebagai adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Bima juga pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB saat Suharyanto masih menjabat.
Empat tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB, serta dua pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.
KPK Sita Barang Bukti Rp5,47 Miliar
Dalam proses penyidikan, KPK turut menyita barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti tersebut meliputi uang tunai sebesar Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, dan 9.000 dolar Singapura. Penyidik juga menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta.
Selain itu, terdapat tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor BNPB setelah penetapan tersangka.
Dalam perkembangan lainnya, KPK telah menyampaikan informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang perwira tinggi TNI kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif.
Pemanggilan sembilan pihak swasta tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan KPK untuk mendalami perkara dugaan korupsi dana penanganan bencana di lingkungan BNPB.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
