Komisi III DPR Jadwalkan Panggil Kapolri soal Kasus Penyadapan
Komisi III DPR menjadwalkan rapat dengan Kapolri pada 12 November 2026 untuk membahas penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan mengungkap motifnya.
Faktakalbar.id - Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut akan membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat kerja itu akan meminta penjelasan mengenai proses penyidikan, termasuk mengungkap pihak yang diduga memerintahkan penyadapan serta motif di balik tindakan tersebut.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama para wakil ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
DPR Ingin Dalami Pihak yang Diduga Terlibat
Habiburokhman menegaskan Komisi III akan mengawal proses penanganan perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap.
Menurutnya, pengawasan DPR diperlukan agar proses penyidikan berjalan secara transparan dan pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujarnya.
Rapat kerja dengan Kapolri juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi III DPR terhadap penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat.
Polri Tetapkan Empat Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka. Jumlah tersebut bertambah menjadi empat orang setelah penyidik menetapkan satu tersangka lainnya pada 5 November 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi menduga terdapat penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang digunakan untuk mengelola proses penyadapan secara sah.
Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem tersebut tanpa prosedur verifikasi dan dasar hukum yang semestinya. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem elektronik.
Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Mengusut Kasus
Dalam perkembangan lainnya, Kapolri Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal tersebut. Tim dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.
Pembentukan tim khusus diharapkan dapat membantu mengungkap rangkaian peristiwa, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Melalui rapat kerja yang dijadwalkan pada 12 November mendatang, Komisi III DPR akan meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan dan langkah kepolisian dalam menuntaskan perkara tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
