Prabowo Perintahkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Bencana Susulan di Sumatra

Faktakalbar.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instansi terkait untuk menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), yang membahas evaluasi penanganan pascabencana di Sumatra serta antisipasi bencana menjelang musim hujan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengungkapkan, terdapat 41 kejadian bencana susulan di sejumlah daerah terdampak selama periode April hingga November 2026.

Menurut Tito, mitigasi melalui normalisasi sungai dan operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mencegah bencana kembali terjadi.

Ia menjelaskan, pemerintah berupaya mengurangi curah hujan di wilayah yang masih dalam proses pemulihan. Apabila banjir tetap terjadi, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat terdampak.

Puncak Musim Hujan Diperkirakan Desember hingga Februari

Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan laporan mengenai prakiraan musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan pada November dan Desember. Sementara itu, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027.

BMKG juga mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini cuaca yang dapat diakses masyarakat hingga tingkat kecamatan.

Informasi tersebut mencakup potensi hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, hingga sejumlah potensi bencana lainnya. Pemerintah juga mengidentifikasi wilayah rawan banjir dan longsor bersama BNPB untuk menentukan langkah mitigasi.

BMKG Jelaskan Mekanisme Operasi Modifikasi Cuaca

Kepala BMKG menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan melalui dua pendekatan.

Pertama, mengarahkan hujan agar turun lebih awal di wilayah perairan atau daerah yang dinilai tidak membahayakan. Dengan demikian, pembentukan awan hujan dapat dikendalikan sebelum mencapai kawasan rawan bencana.

Kedua, menggunakan bahan semai berukuran kecil, flare, atau kapur tohor untuk menghambat proses kondensasi sehingga pembentukan hujan dapat dikurangi.

Namun, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di daerah terdampak perlu memperhatikan kondisi dan status kebencanaan setempat.

Pemerintah daerah dapat menetapkan status siaga darurat bencana sehingga BNPB dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan supervisi BMKG.

Normalisasi 38 Sungai Masih Berlangsung

Selain operasi modifikasi cuaca, pemerintah juga mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana Sumatra.

BMKG menyebut terdapat sekitar 38 sungai yang belum selesai atau masih dalam proses normalisasi. Upaya ini menjadi perhatian karena tingginya sedimentasi sungai dapat meningkatkan risiko luapan air ketika hujan deras terjadi.

Pemerintah berupaya mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang proses normalisasi sungainya belum selesai agar tidak terjadi bencana lanjutan.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu instansi utama dalam percepatan normalisasi sungai dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Melalui langkah mitigasi tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berjalan tanpa terganggu bencana susulan.