MUI Keluarkan Fatwa Terbaru soal Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape

Faktakalbar.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan produk rokok elektrik.

Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan diumumkan melalui laman resmi MUI pada Senin (9/11/2026).

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak kesehatan dan sosial dari penggunaan rokok elektrik.

Tiga Ketentuan Hukum dalam Fatwa MUI

Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, terdapat tiga ketentuan hukum utama terkait rokok elektrik atau vape.

Pertama, penggunaan rokok elektrik dinyatakan haram karena alasan kesehatan, lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.

Dengan demikian, ketetapan MUI tersebut mencakup seluruh rantai aktivitas yang berkaitan dengan produk vape, mulai dari penggunaan hingga kegiatan produksi dan perdagangan.

MUI Minta Pemerintah Susun Regulasi Pelarangan Vape

Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.

MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam rekomendasinya, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan terkait larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian mengevaluasi perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut.

MUI Ajak Masyarakat Lindungi Anak dan Remaja

MUI juga mengimbau organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai ketentuan fatwa serta risiko penggunaan rokok elektrik.

Masyarakat diminta menghindari penggunaan vape dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Dalam dokumen fatwa tersebut, MUI turut meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pengendalian rokok elektrik.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. MUI berharap ketentuan tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik atau vape.