Sembilan Anggota KPI Pusat Dikukuhkan, Penyiaran Ramah Anak Jadi Sorotan

Faktakalbar.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengukuhkan sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Rabu (26/8/2026). Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2026.

Sembilan anggota KPI Pusat yang dikukuhkan yakni Muhammad Hasrul Hasan, Andi Sukmono, Tulus Santoso, Fuji Samantha, Widhie Kurniawan, Aliyah, Evri Rizqi Monarshi, Analisa, dan Amin Shabana.

Tiga Pilar Jadi Fokus KPI

Dalam pengukuhan tersebut, Meutya meminta jajaran KPI periode baru memperkuat tiga hal, yakni standar kualitas penyiaran, pengawasan dan tindak lanjut pengaduan, serta partisipasi publik.

Menurut Meutya, KPI tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran. Pembinaan terhadap ekosistem penyiaran juga perlu diperkuat agar masyarakat mendapatkan siaran yang sehat dan berkualitas.

Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Perkembangan media digital membuat tantangan pengawasan penyiaran semakin kompleks. Masyarakat kini tidak hanya mendapatkan konten dari televisi dan radio, tetapi juga melalui berbagai platform media baru.

Karena itu, KPI diminta semakin adaptif dalam menjalankan pengawasan, termasuk memastikan konten yang beredar tidak mengabaikan perlindungan anak serta tidak dipenuhi disinformasi dan manipulasi informasi.

Meutya juga menekankan pentingnya keberagaman isi siaran. Menurutnya, keberagaman konten harus menjadi fondasi penyiaran nasional karena mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam.

KPI Diminta Perkuat Karakter Bangsa

Anggota KPI Pusat periode 2026–2029 Widhie Kurniawan mengatakan penyiaran juga memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa.

Ia mendorong lembaga penyiaran menghadirkan konten yang mencerminkan identitas dan keberagaman Indonesia secara lebih kuat.

Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan juga menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong penyiaran yang sehat, berkualitas, mencerdaskan, serta berpihak kepada kepentingan publik.

KPI berharap kolaborasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem penyiaran yang lebih sehat sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pola konsumsi media.