Satgas PKH Tertibkan 119 Hektare Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Kerinci Seblat

Faktakalbar.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Jambi, Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan analisis geospasial terbaru, aktivitas tambang ilegal di wilayah Penetai, Kabupaten Kerinci tersebut telah merusak sedikitnya 119,32 hektare kawasan konservasi.

Operasi terpadu berskala besar ini digelar secara intensif di tiga lokasi terpisah, yakni Desa Muara Hemat di Kabupaten Kerinci, serta Desa Air Liki dan Desa Baru Pangkalan Jambu di Kabupaten Merangin.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan bahwa langkah penindakan di lapangan dilakukan sesuai arahan pimpinan agar penertiban berjalan tanpa kompromi.

“Penertiban harus dilakukan secara tegas, terpadu, berkelanjutan, dan hingga tuntas,” ujar Barita Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Operasi penertiban ini melibatkan personel gabungan dari Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, hingga pemerhati lingkungan.

Selain menghentikan operasional tambang ilegal, Satgas PKH kini mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat serta menelusuri alur penyediaan alat berat di area konservasi.

Untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah hukum Jambi, Polda Jambi bersama Kejaksaan Tinggi Jambi turut menggelar operasi imbangan secara simultan.

Sebagai langkah awal penguasaan kembali aset negara, petugas langsung memasang plang penyegelan di seluruh titik lokasi pertambangan yang telah ditertibkan.

Penindakan di Jambi ini menjadi bagian dari rangkaian penertiban nasional kawasan hutan yang terus bergulir di berbagai daerah Indonesia.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya sempat menyoroti besarnya tantangan dan potensi perlawanan dari para pelaku pertambangan ilegal di lapangan.

“Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH," ucap Sjafrie Sjamsoeddin di Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Sjafrie menambahkan bahwa landasan hukum penindakan sudah sangat kuat untuk menyelesaikan persoalan perusakan kawasan hutan secara tuntas.

"Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan. Tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Insyaallah semuanya akan kita selesaikan,” kata Sjafrie Sjamsoeddin.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI di TNKS ini kini menjadi sorotan utama publik karena mengancam kelestarian ekosistem hutan hujan tropis di Sumatra.