LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Enam Saksi Kasus Penyadapan Ilegal

Faktakalbar.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Permohonan tersebut diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pengajuan perlindungan tersebut.

"Kami masih melakukan penelaahan," ujar Susilaningtyas saat dikonfirmasi pada Minggu (8/11/2026).

Ia memastikan terdapat enam orang saksi yang diajukan untuk memperoleh perlindungan. Namun, LPSK belum bersedia mengungkap identitas maupun memberikan keterangan lebih lanjut mengenai para saksi tersebut.

LPSK Masih Memeriksa Permohonan

Susilaningtyas menjelaskan bahwa permohonan perlindungan tersebut masih dalam tahap penelaahan. Dengan demikian, belum ada informasi mengenai keputusan akhir LPSK maupun bentuk perlindungan yang nantinya akan diberikan.

Identitas keenam saksi juga belum disampaikan kepada publik.

Penelaahan dilakukan untuk memproses permohonan yang diajukan sebelum LPSK menentukan langkah selanjutnya. Perlindungan saksi diperlukan agar mereka dapat memberikan keterangan dalam proses penegakan hukum tanpa merasa terancam.

Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya diungkap oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara satu tersangka lainnya tidak ditahan karena alasan kesehatan.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi sasaran, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

Saksi Diharapkan Mendapat Perlindungan

Permohonan perlindungan terhadap enam saksi menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

LPSK belum mengumumkan hasil penelaahan maupun keputusan mengenai permohonan yang diajukan Polri.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pemeriksaan permohonan dan koordinasi antara LPSK dengan pihak kepolisian.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan, termasuk pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat serta fakta-fakta yang akan terungkap dalam proses hukum.