Karhutla Belum Tuntas, Walhi Soroti Rencana Pemanfaatan Lahan Bekas Kebakaran untuk PSN

Faktakalbar.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti rencana pemerintah membuka peluang pemanfaatan lahan terdegradasi dan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan dan energi.

WALHI menilai rencana tersebut berisiko mendorong alih fungsi kawasan hutan serta memberikan insentif bagi pihak yang melakukan pembakaran lahan. Organisasi lingkungan itu meminta pemerintah mengutamakan pemulihan ekosistem dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.

Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, Musdalifah Jamal, mengatakan rencana pemanfaatan lahan tersebut muncul ketika kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah dan pertanggungjawaban terhadap para pembakar dinilai belum tuntas.

Menurut catatan WALHI, sekitar 74 ribu titik panas dan titik api tersebar di 30 provinsi selama Agustus hingga Oktober 2026.

WALHI juga mencatat 13.576 titik api berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam periode tersebut.

WALHI Soroti Risiko Alih Fungsi Lahan

Musdalifah memaparkan sejumlah alasan WALHI menolak pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk PSN.

Salah satunya adalah risiko munculnya insentif bagi pelaku pembakaran. WALHI khawatir apabila lahan yang terbakar kemudian dapat dialihfungsikan untuk proyek tertentu, pembakaran berpotensi menjadi cara murah untuk membuka lahan.

Selain itu, WALHI mencatat kawasan proyek strategis nasional juga tidak terlepas dari persoalan kebakaran.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, organisasi tersebut menemukan 8.324 titik panas di wilayah Tanah Papua. Dari jumlah itu, sebanyak 2.747 titik berada di kawasan PSN, terdiri atas 1.834 titik di kawasan food estate dan 913 titik di kawasan kebun tebu atau energy estate.

WALHI menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah memperluas pemanfaatan lahan untuk proyek pangan dan energi.

Pemerintah Berencana Manfaatkan Lahan Terdegradasi

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan pemerintah membuka peluang pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi.

Pemerintah memperkirakan sekitar 6 juta hektare lahan terdegradasi dapat dimanfaatkan untuk program pangan setelah dilakukan kalibrasi ulang terhadap data lahan.

Selain itu, pemerintah merencanakan sekitar 2 juta hektare lahan untuk pengembangan perkebunan tebu guna mendukung target penggunaan campuran etanol 50 persen dalam bensin atau E50.

Namun, Hanif menegaskan tidak semua lahan bekas kebakaran dapat langsung dialihkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

Lahan yang berada di dalam kawasan hutan negara harus dikembalikan fungsinya melalui rehabilitasi dengan tanaman kehutanan. Sementara pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan akan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah.

Pemerintah juga menyatakan kawasan hutan alam tidak akan dijadikan objek konversi untuk proyek tersebut.

WALHI Minta Lahan Bekas Kebakaran Dipulihkan

WALHI menilai ketentuan yang berlaku mengamanatkan pemulihan lahan bekas kebakaran, bukan mengalihfungsikannya untuk kepentingan proyek baru.

Organisasi tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. WALHI juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang mengamanatkan rehabilitasi area bekas karhutla.

WALHI menyebut pemulihan ekosistem gambut masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan data yang disampaikan organisasi tersebut, hanya sekitar 3 persen gambut terbakar di luar konsesi dan 1 persen di dalam konsesi yang kembali menjadi hutan.

Atas kondisi tersebut, WALHI mendesak pemerintah membatalkan rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk PSN dan menegaskan kembali larangan alih fungsi kawasan yang seharusnya dipulihkan.

WALHI juga meminta perusahaan pemegang konsesi bertanggung jawab atas biaya pemulihan lahan, serta mendorong pemerintah menindak korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Selain itu, WALHI meminta pemerintah mengevaluasi PSN yang berada di kawasan gambut, menghentikan perluasan proyek food estate dan perkebunan tebu di Merauke, serta membuka data lokasi lahan yang direncanakan untuk proyek pangan dan energi kepada publik.