Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu dalam Kasus Dugaan Penyadapan

Faktakalbar.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hal tersebut disampaikan menyusul pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Syahganda mengatakan pengusutan perkara tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki jabatan tinggi di institusi negara.

“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Syahganda, pengungkapan kasus tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat dan birokrat bahwa fasilitas serta jabatan yang mereka nikmati berasal dari rakyat.

Dugaan Penyadapan Dinilai Mengarah pada Makar

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sebelumnya diungkap oleh Kepolisian RI dalam konferensi pers pada 3 November 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyampaikan adanya dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan.

Kepolisian juga menetapkan sejumlah personel Polri berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa Presiden Prabowo prihatin atas dugaan tindak pidana tersebut.

Prasetyo juga menyebut tindakan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

Pernyataan serupa disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra pada 6 November 2026. Ia menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan tindakan yang mengarah pada makar dan menyatakan akan menyampaikan laporan kepada Presiden.

Syahganda Singgung Program Pemerintah

Selain menyoroti penegakan hukum, Syahganda juga menyampaikan sejumlah program pemerintah yang menurutnya mencerminkan keberpihakan Presiden Prabowo kepada masyarakat.

Program tersebut antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sektor pertanian, Syahganda menyebut pemerintah telah memangkas sejumlah aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, khususnya terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

Ia juga menyinggung Nilai Tukar Petani (NTP) yang disebut telah mencapai angka 132.

Syahganda menegaskan bahwa perjuangan pemerintah masih berlanjut dan persatuan menjadi modal penting dalam menjalankan pembangunan nasional.