KPK Periksa Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kapasitas Anwar Sadad sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

Selain Anwar Sadad yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil seorang pihak swasta bernama Bagus Wahyudyono.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya agenda pemeriksaan penyidikan terhadap dua orang saksi dan tersangka tersebut.

“Hari ini Senin (09/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan penyidikan dalam perkara dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021–2022,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Penetapan status hukum terhadap politikus Gerindra ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara penanganan dana hibah yang sebelumnya menyeret sejumlah pejabat regional dan pihak swasta.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik telah menahan empat tersangka dari klaster pemberi suap yang diduga menyetor sejumlah uang demi memperoleh jatah alokasi dana hibah.

Keempat tersangka pemberi suap tersebut masing-masing bernama Moch. Mahrus, Achmad Yahya, M. Fathullah, dan Ra Wahid Ruslan.

Tiga tersangka yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, dan Ra Wahid Ruslan mulai mendekam di sel tahanan sejak Juli 2026, disusul penahanan Moch. Mahrus pada 28 Juli 2026.

Penyidik bahkan telah melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti empat penyuap tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada September 2026 untuk segera disidangkan.

Kendati empat pemberi suap sudah bersiap menghadapi persidangan, penahanan terhadap Anwar Sadad selaku pihak penerima hingga saat ini masih belum dilakukan oleh penyidik.

Mengenai alasan belum dilakukannya penahanan, pihak jubir KPK menyebut langkah penindakan tersebut sepenuhnya bergantung pada kebutuhan tim penyidik di lapangan.

“Penahanannya tentu semuanya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, kapan memang dibutuhkan penahanan kepada para tersangka,” ujar Budi Prasetyo pada September 2026.

Lembaga antirasuah memastikan proses penelusuran aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal APBD Jawa Timur ini masih terus berjalan.

“KPK terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan dan penyaluran dana hibah tersebut, termasuk menelusuri peran para pihak yang diduga terlibat serta aliran dana dalam perkara tersebut,” pungkasnya.