Respons Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Walikota: Pontianak Siapkan Pengawasan Penggunaan Vape dan Sanksi

Faktakalbar.id - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungannya terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai barang haram.

Dukungan tersebut merujuk pada terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape yang ditetapkan Komisi Fatwa MUI.

Dalam ketetapan resmi tersebut, Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa keharaman tidak hanya berlaku pada aspek penggunaannya saja, melainkan mencakup seluruh rantai mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik.

Edi menilai ketetapan haram tersebut merupakan langkah tepat karena penggunaan vape dinilai membawa banyak mudarat bagi masyarakat.

"Saya setuju saja kalau memang MUI menetapkan vape sebagai benda yang haram. Karena ini untuk kebaikan bangsa dan negara," ujar Edi di Pontianak.

Menindaklanjuti maraknya penggunaan rokok elektrik di wilayahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyiapkan langkah pengawasan terpadu di lapangan.

Pemkot Pontianak berencana menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian serta para pelaku usaha untuk membatasi peredaran dan penggunaan vape.

Sasaran utama pengawasan tersebut difokuskan pada generasi muda guna mencegah dampak buruk konsumsi rokok elektrik sejak dini.

Selain menyasar masyarakat umum, pemerintah daerah turut memperketat aturan internal dengan melarang penggunaan vape di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Pontianak.

Edi memastikan setiap pegawai yang kedapatan melanggar larangan penggunaan rokok elektrik akan diproses sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.

Sanksi bagi ASN pelanggar tersebut akan diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga surat peringatan tertulis.

Penerapan pengawasan lintas sektor sekaligus penegakan aturan di internal birokrasi ini ditujukan untuk menekan peredaran serta penggunaan vape secara menyeluruh di Kota Pontianak.