Inspektorat Pontianak Gandeng Kementerian PANRB Petakan Tiga Sektor Rawan Konflik Kepentingan ASN

Faktakalbar.id - Inspektorat Kota Pontianak memetakan tiga sektor utama yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik konflik kepentingan di lingkungan birokrasi daerah.

Ketiga sektor yang menjadi fokus pengawasan internal dan eksternal tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, layanan perizinan, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan Workshop Conflict of Interest yang digelar di Pontianak pada Kamis (12/11/2026).

Dalam lokakarya yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono itu, pemerintah daerah menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pelibatan Kementerian PANRB bertujuan membekali aparatur sipil negara (ASN) mengenai parameter hukum serta langkah mitigasi risiko dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

"Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan," jelasnya.

Trisnawati menekankan bahwa tahapan identifikasi awal menjadi kunci penting karena tidak semua indikasi di lapangan dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran konflik kepentingan.

Apabila seorang ASN menemukan potensi atau situasi konflik kepentingan saat bertugas, yang bersangkutan diwajibkan segera mendeklarasikan dan melaporkannya kepada atasan atau pengawas internal.

Mekanisme pelaporan dini tersebut diperlukan agar potensi benturan kepentingan dapat segera ditangani sesuai prosedur sebelum berdampak pada kebijakan publik.

"Diperlukan identifikasi secara cermat agar langkah pencegahan dan penanganan yang diambil tepat sasaran," pungkasnya.

Senada dengan hal itu, Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh perangkat daerah melakukan pengawasan, pembinaan, serta monitoring berkelanjutan pascapelaksanaan lokakarya.

"Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik," tegas Edi.