Realisasi Opsen PKB dan BBNKB Kota Pontianak Capai Rp120,60 Miliar hingga Akhir Oktober 2026

Faktakalbar.id - Realisasi penerimaan daerah Kota Pontianak dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat mencapai sekitar Rp120,60 miliar hingga 30 Oktober 2026.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, realisasi Opsen PKB mencapai Rp71,65 miliar atau setara 81,33 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, penerimaan dari sektor Opsen BBNKB tercatat sebesar Rp48,95 miliar atau sekitar 82,33 persen dari target tahun berjalan.

Capaian tersebut melanjutkan tren positif tahun sebelumnya, di mana total penerimaan kedua jenis opsen sepanjang 2025 menembus Rp124,87 miliar.

Angka realisasi sepanjang 2025 itu berkontribusi sekitar 22,92 persen terhadap total penerimaan pokok pajak daerah di Kota Pontianak.

Pada tahun 2025, penerimaan Opsen PKB mencapai Rp78,26 miliar atau melampaui target hingga 114,24 persen, sedangkan Opsen BBNKB menyentuh Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.

Peningkatan pendapatan tersebut merupakan dampak langsung penerapan kebijakan opsen pajak daerah yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2025.

Aturan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Melalui regulasi tersebut, skema yang sebelumnya berupa bagi hasil berubah menjadi penerimaan perpajakan daerah secara langsung ke kas pemerintah kota.

Untuk mengejar sisa target hingga akhir 2026, Pemerintah Kota Pontianak menggelar penguatan kapasitas bagi 31 kolektor tingkat kelurahan di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan optimalisasi pajak daerah sangat menentukan kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.

Bahasan juga menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, dan Bank Kalbar.

"Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan," pungkasnya.