Pemkot Pontianak Perkuat Kapasitas 31 Kolektor Kelurahan untuk Optimalkan Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengumpulkan 31 kolektor tingkat kelurahan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan sinergitas di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi lapangan dalam mengoptimalkan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai kolektor kelurahan memiliki posisi strategis sebagai penghubung langsung antara pemerintah daerah dan wajib pajak di masyarakat.

Menurutnya, efektivitas pemungutan pajak di lapangan sangat bergantung pada pemahaman petugas mengenai mekanisme perpajakan serta pendekatan pelayanan yang humanis.

"Harapan saya, Bapak dan Ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun," katanya.

Bahasan menjelaskan penyamaan persepsi antarpetugas diperlukan agar pelaksanaan penagihan di tingkat kelurahan berjalan tertib dan tidak menimbulkan kendala administratif.

Selain penguatan internal kelurahan, skema opsen pajak menuntut koordinasi lintas lembaga yang solid antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Sinergi tersebut melibatkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, serta Bank Kalbar.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada 5 Januari 2025, sistem opsen membuat penerimaan PKB dan BBNKB masuk langsung sebagai pajak daerah kabupaten atau kota.

Skema baru ini mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengelola basis data wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah masing-masing.

Data Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak mencatat penerimaan dari kedua sektor opsen tersebut telah menyumbang Rp120,60 miliar hingga 30 Oktober 2026.

Bahasan mengingatkan bahwa sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak membutuhkan sumber pendanaan berkelanjutan untuk menjaga kualitas penataan kota dan pelayanan warga.

"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya.