Prabowo Usulkan Pengurangan Anggaran TNI dan Polri untuk Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan

Faktakalbar.id — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap melakukan penyesuaian anggaran, termasuk terhadap sektor pertahanan dan keamanan, apabila langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem maupun mengalami kelaparan. Ia menilai seluruh kementerian dan lembaga perlu mendukung tujuan tersebut melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Presiden mengatakan, apabila diperlukan, pemerintah akan melakukan efisiensi pada berbagai pos belanja negara, termasuk anggaran TNI dan Polri. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan

Prabowo menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berarti mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor pertahanan dan keamanan. Ia memastikan TNI dan Polri tetap memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, serta stabilitas yang menjadi fondasi pembangunan

Menurut Presiden, efisiensi anggaran harus dilakukan secara cermat tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi setiap institusi. Pemerintah akan mengutamakan pengalokasian anggaran pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam sidang yang sama, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 29 kebijakan prioritas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Kebijakan tersebut mencakup penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), Sekolah Rakyat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Makan Bergizi Gratis, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Presiden berharap seluruh jajaran kabinet dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat terus ditekan melalui sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai program yang telah berjalan akan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.