Prabowo Terima Rekomendasi DEN, Reformasi Pasar Modal Bakal Dilanjutkan

Faktakalbar.id - Presiden Prabowo Subianto menerima rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia. Langkah ini menjadi perhatian pemerintah setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengusulkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh jajaran DEN dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat ekonomi, termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, pihaknya menyarankan pemerintah agar melanjutkan reformasi pasar modal yang telah berjalan serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar keuangan.

“Kami memberi saran untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang memang sudah dijalankan dan melanjutkan enforcement oleh regulator,” kata Mari seusai pertemuan di Istana Merdeka, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Menurut Mari, ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah tegas terhadap berbagai pelanggaran. Karena itu, penegakan aturan dinilai perlu terus diperkuat untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia.

MSCI Soroti Transparansi Pasar Modal Indonesia

Rekomendasi DEN muncul setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan status Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market.

Dalam pengumumannya, MSCI menyoroti sejumlah persoalan, termasuk transparansi struktur kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, serta kekhawatiran mengenai praktik perdagangan terkoordinasi. Persoalan tersebut dinilai berkaitan dengan tingkat keterbukaan dan kelayakan investasi di pasar modal Indonesia.

Konsultasi atas usulan reklasifikasi itu dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir paling lambat 30 Juni 2027. Dengan demikian, perubahan status Indonesia belum menjadi keputusan final.

Informasi mengenai proses konsultasi tersebut juga disampaikan dalam laporan Katadata.

Reformasi dan Penegakan Hukum Jadi Fokus

Pemerintah dan otoritas pasar modal sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk memperbaiki tata kelola bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan reformasi akan dilanjutkan, terutama dalam aspek transparansi, likuiditas, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga menekankan pentingnya penindakan terhadap praktik coordinated trading atau perdagangan terkoordinasi yang melanggar ketentuan.

Langkah pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan investor, serta menjaga daya saing pasar modal Indonesia di tengah persaingan pasar keuangan global. ANTARA melaporkan bahwa OJK telah menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo pada 19 Oktober 2026.

Selain membahas pasar modal, DEN turut menyampaikan sejumlah rekomendasi ekonomi lainnya kepada Presiden. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pembahasan mencakup kesiapan menghadapi dampak El Niño dan La Niña, perlindungan sosial digital, percepatan hilirisasi, tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DEN juga menegaskan komitmennya untuk menyediakan data ekonomi yang kredibel dan akurat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Keberlanjutan reformasi pasar modal kini menjadi salah satu perhatian penting pemerintah dalam merespons dinamika global. Perbaikan transparansi dan konsistensi penegakan hukum diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus menjaga integritas pasar modal Indonesia.