Perpres Ojol Masuk Tahap Finalisasi Hari Ini, DPR Ungkap Perkembangan Terbarunya

Faktakalbar.id – Pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem ojek online (ojol) memasuki tahap akhir. DPR dan pemerintah dijadwalkan melakukan pembahasan lanjutan pada Selasa, 18 Agustus 2026 untuk memfinalisasi sejumlah poin dalam aturan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masih diperlukan satu pertemuan bersama pemerintah sebelum rancangan aturan tersebut difinalisasi. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada persoalan baru setelah regulasi diterapkan.

DPR dan Pemerintah Bahas Poin Terakhir

Dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, kementerian terkait akan mempresentasikan hasil akhir pembahasan Perpres ojol kepada DPR.

Salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah mekanisme penghitungan angkutan yang mengangkut orang dan barang. DPR ingin memastikan rumusan tersebut dapat diterapkan secara jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari.

Dasco sebelumnya menyebut pembahasan Perpres ojol tinggal menyisakan satu kali pertemuan sebelum masuk tahap final. DPR juga mempertimbangkan untuk melibatkan pihak aplikator guna mendapatkan masukan sebelum proses tersebut diselesaikan.

Aplikator Berpeluang Dilibatkan

Pelibatan perusahaan aplikasi menjadi salah satu bagian yang diperhatikan DPR. Masukan dari aplikator dinilai penting karena aturan nantinya akan berhubungan langsung dengan operasional platform transportasi daring serta hubungan antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi.

Dengan adanya pembahasan bersama berbagai pihak, pemerintah dan DPR berharap aturan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pengguna layanan.

Aturan Ojol Jadi Perhatian Pengemudi

Perpres ojol menjadi perhatian besar para pengemudi karena regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian mengenai perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Selain persoalan tarif dan hubungan antara pengemudi dengan aplikator, pembahasan juga menyentuh aspek pengelolaan angkutan orang dan barang.

Pemerintah sebelumnya menargetkan regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja transportasi online. Pembahasan juga mempertimbangkan kepentingan pelaku UMKM dan konsumen.

Belum Berarti Perpres Langsung Berlaku

Meski memasuki tahap finalisasi, masyarakat perlu membedakan antara finalisasi rancangan aturan dan penerbitan Perpres.

Artinya, pembahasan pada 18 Agustus merupakan tahapan penting menuju penyelesaian regulasi, tetapi belum otomatis berarti seluruh ketentuan baru langsung berlaku pada hari yang sama.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pembahasan dan proses penerbitan regulasi.

Kesimpulan

Pembahasan Perpres ojol memasuki tahap akhir dengan satu agenda penting bersama pemerintah pada 18 Agustus 2026. DPR ingin memastikan rumusan terkait penghitungan angkutan orang dan barang dapat diterapkan dengan jelas sebelum aturan tersebut difinalisasi.

Jika proses berjalan sesuai rencana, regulasi ini akan menjadi salah satu dasar penting dalam pengaturan ekosistem transportasi online di Indonesia.