Penetapan UMP 2027 Memasuki Batas Waktu Hari Ini
Penetapan UMP 2027 memasuki batas akhir 21 November 2026. DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara telah mengumumkan besaran upah.
Faktakalbar.id - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 memasuki batas akhir pada Sabtu, 21 November 2026. Seluruh gubernur di Indonesia dijadwalkan menetapkan besaran upah minimum provinsi untuk menjadi acuan pengupahan mulai 1 Januari 2027.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menegaskan bahwa 21 November 2026 merupakan tenggat paling lambat penetapan UMP 2027. Pemerintah pusat juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum kepada para gubernur.
Menjelang batas waktu tersebut, sejumlah provinsi telah lebih dahulu mengumumkan besaran UMP 2027. Namun, beberapa daerah masih menyelesaikan pembahasan sebelum keputusan resmi diumumkan.
DKI Jakarta dan Sejumlah Provinsi Tetapkan UMP 2027
Salah satu daerah yang telah menetapkan UMP 2027 adalah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum sebesar Rp6.136.941 atau meningkat 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kenaikan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pengupahan di wilayah ibu kota.
Provinsi Sumatera Selatan juga menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059. Nilai tersebut naik 6,77 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.942.963.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp320.835 atau 8,02 persen dari UMP 2026 sebesar Rp4.002.630.
Penetapan UMP Sulawesi Utara dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 297 Tahun 2026 dan diumumkan pada Jumat, 20 November 2026.
Pembahasan UMP di Sejumlah Daerah Masih Berlangsung
Di Jawa Barat, pembahasan besaran UMP 2027 masih diwarnai perbedaan usulan antara unsur pekerja dan pengusaha.
Perwakilan serikat pekerja mengusulkan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta. Usulan tersebut didasarkan pada pembahasan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar 70,62 persen.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengajukan usulan UMP sebesar Rp2.485.256. Perbedaan angka tersebut membuat keputusan resmi pemerintah provinsi masih dinantikan.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penetapan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Penghitungan UMP 2027 Mengacu pada KHL dan Kondisi Ekonomi
Dalam pedoman penetapan UMP 2027, Menteri Ketenagakerjaan meminta gubernur mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Penghitungan upah minimum juga menggunakan indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa dengan rentang 0,50 hingga 1,00.
Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya dilakukan oleh Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Pemerintah turut menggunakan estimasi KHL berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen kebutuhan hidup layak tersebut mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Jadwal Penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral
Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah masih harus menyelesaikan tahapan penetapan upah minimum lainnya.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, tenggat penetapan upah minimum 2027 meliputi:
- UMP 2027: paling lambat 21 November 2026.
- UMSP 2027: paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
- UMK 2027: paling lambat 25 November 2026.
- UMSK 2027: paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Seluruh upah minimum yang ditetapkan untuk 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Dengan memasuki batas akhir penetapan UMP hari ini, perhatian kini tertuju pada keputusan gubernur di berbagai provinsi. Besaran upah yang ditetapkan akan menjadi salah satu acuan bagi pekerja dan perusahaan dalam menjalankan kebijakan pengupahan sepanjang 2027.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.