Pemerintah Siapkan Evaluasi Desil DTSEN Setelah Sensus Ekonomi 2026

Faktakalbar.id – Pemerintah berencana mengkaji ulang penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah hasil Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersedia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan BPS sebelum melakukan evaluasi terhadap data desil.

Tunggu Hasil Sensus Ekonomi 2026

Airlangga menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Setelah seluruh proses pendataan selesai, pemerintah akan menunggu hasil pengolahan data BPS sebagai bahan evaluasi.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu hasil sensus sebelum menentukan langkah berikutnya terkait data desil masyarakat.

Desil Tetap Dibagi 1 sampai 10

Airlangga juga menegaskan bahwa sistem pembagian desil tetap menggunakan 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Ia menjelaskan, desil merupakan pembagian populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan dari 0 hingga 100 persen. Karena itu, pembagian tersebut tidak akan diperluas menjadi lebih dari 10 desil.

Data Desil Sempat Jadi Sorotan

Penentuan desil DTSEN sebelumnya menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah warga mengeluhkan hasil pengecekan yang menempatkan mereka pada desil 9 atau 10, meski merasa kondisi ekonominya tidak mencerminkan kelompok masyarakat paling mampu.

Keluhan tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial. Kondisi ini turut mendorong perhatian terhadap akurasi data yang digunakan pemerintah dalam memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sensus Ekonomi Bisa Menjadi Data Pendukung

BPS menyebut hasil Sensus Ekonomi 2026 berpotensi menjadi salah satu sumber data dalam menentukan desil kesejahteraan. Namun, hasil sensus bukan satu-satunya dasar karena penentuan tingkat kesejahteraan menggunakan berbagai variabel sosial ekonomi.

BPS menggunakan sejumlah indikator untuk menggambarkan kondisi rumah tangga, termasuk karakteristik keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta kondisi anggota keluarga.

DTSEN Jadi Acuan Kebijakan Sosial

Data desil memiliki peran penting karena digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program sosial, termasuk bantuan sosial.

Dengan adanya pembaruan data dan tambahan informasi dari Sensus Ekonomi 2026, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang lebih akurat.

Untuk saat ini, pemerintah masih menggunakan DTSEN sebagai basis data dalam kebijakan bantuan sosial. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan setelah hasil Sensus Ekonomi 2026 tersedia dan dianalisis.