Pemerintah Resmi Terapkan B50 Mulai 1 Oktober 2026

Faktakalbar.id - Pemerintah resmi menerapkan program mandatori biodiesel B50 secara penuh mulai 1 Oktober 2026. Dengan kebijakan ini, bahan bakar solar di Indonesia menggunakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati, terutama minyak sawit.

Penerapan penuh B50 menandai berakhirnya masa transisi yang berlangsung sejak Juli 2026. Selama masa transisi, badan usaha masih diperbolehkan menyalurkan stok B40 hingga 30 September 2026 sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan seluruh SPBU di Indonesia dapat menyalurkan B50 mulai 1 Oktober 2026. Kesiapan penerapan dilakukan secara bertahap, termasuk dari sisi pasokan, fasilitas pencampuran atau blending, distribusi, serta pengujian penggunaan B50 pada berbagai kendaraan dan mesin diesel.

Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel nasional yang telah diterapkan secara bertahap sejak 2008. Pemerintah menyebut penggunaan biodiesel dengan campuran lebih tinggi ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Berdasarkan proyeksi pemerintah, penerapan B50 pada 2026 dapat mengurangi kebutuhan impor solar hingga sekitar 18 juta kiloliter. Penghematan devisa juga diperkirakan mencapai Rp170 triliun sepanjang tahun ini.

Selain sektor energi, kebijakan tersebut berkaitan dengan industri kelapa sawit karena bahan baku biodiesel berasal dari minyak nabati berbasis sawit. Pemerintah memperkirakan program B50 dapat meningkatkan nilai tambah industri CPO sekitar Rp23,49 triliun dan menciptakan atau mempertahankan sekitar 2,1 juta lapangan kerja.

Dari sisi lingkungan, pemerintah memproyeksikan penggunaan B50 dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 sepanjang 2026. Implementasi ini sekaligus menjadi tahap lanjutan setelah program B40 yang sebelumnya telah berjalan.